Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Buka Posko Aduan UU Cipta Kerja

TIMESINDONESIA, SEMARANG – Upaya Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo membuka posko pengaduan aspirasi terkait UU Cipta Kerja mendapat dukungan kampus.

Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Yos Johan Utama akan membantu pemerintah dengan membuka posko serupa di kampusnya.

Hal itu dilakukan untuk merespon para buruh yang mempertanyakan sikap Ganjar yang dianggap tidak seperti kepala daerah lain bersama rakyat menuntut pembatalan UU Cipta Kerja. Apalagi ia pernah melakukan sosialisasi Undang-undang tersebut kepada para buruh.

Dan saat ini, Ganjar sendiri telah memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membuka posko aduan terkait Undang-undang itu.

"Harapannya, posko ini dapat menyerap aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Tidak hanya buruh, tapi kan ini ada kepentingan pengusaha, masyarakat, akademisi dan lainnya," katanya aaat berdialog terkait persoalan UU Cipta Kerjaja di Gradhika Bhakti Praja, Senin (12/10/2020).

Ganjar juga senang dengan terlibatnya pihak kampus dalam upaya menampung aspirasi masyarakat luas ini. Dengan dibukanya posko di berbagai kampus, maka masyarakat bisa mendapatkan akses luas untuk menyampaikan pendapatnya.

"Ternyata pihak kampus mendukung ini, dan mereka akan membuat posko serupa untuk menampung aspirasi. Jadi, kalau nanti poskonya di pemerintah seolah-olah dikanalisasi, peran kampus ini menjadi penting agar mereka bisa menyampaikan di sana," tegasnya.

Rektor Undip, Prof. Yos Johan Oetama sendiri akan berupaya membantu pemerintah dengan membuka posko seruoa di kampusnya.

"Kami akan bantu pemerintah terkait posko pengaduan dan konsultasi ini. Kami akan membuka posko serupa di kampus untuk menampung aspirasi dari masyarakat," kata rektor yang akrab disapa Yos itu.

Bahkan tak hanya di Undip, Yos juga akan mendorong seluruh kampus di Indonesia melakukan hal yang sama. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia, Yos mengatakan bisa melakukan hal itu.

"Tidak hanya Undip, tapi semua kampus akan kami gerakkan. Masa urusan seperti ini hanya Undip saja, semua harus bergerak untuk menampung sebanyak mungkin masukan dari masyarakat," ucapnya.

Yos juga mendesak pemerintah pusat segera memberikan salinan resmi Undang-Undang Cipta Kerjaja kepada masyarakat. Agar semuanya memiliki landasan yang pasti untuk menentukan sikap.

"Soalnya sampai hari ini, salinan resmi itu belum ada. Jadi, kami harap ini segera diberikan sebagai pedoman dalam memberikan pendampingan atau melayani konsultasi," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga mengundang Rektor UNNES, Unissula dan UNS serta perwakilan buruh, pengusaha dan industri. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement