Muhammadiyah Tegaskan Tidak Ikut Aliansi Anti Komunis Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

TIMESINDONESIA, JAKARTA – PP Muhammadiyah tegaskan tak akan ikut dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, yang salah satunya elemennya dari PA 212 untuk menggelar aksi 1310 terkait penolakan UU Cipta Kerja.

Diketahui, aksi ini nantinya akan dilakukan pada 13 Oktober 2020 besok, dimulai pukul 13.00 Wib. Aksi disebut akan dilakukan di depan Istana Negara, dengan titik kumpul di Patung Kuda.

"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam itu. Muhammadiyah lebih fokus pada penananganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat," kata Sekjen PP Muhammadiyah, Prof Mukti Mukti kepada TIMES, Senin (12/10/2020).

Menurutnya, dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi.

Hal itu dikarenakan, aksi demonstrasi lebih banyak merugikan dari pada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung merugikan dibandingkan manfaat.

"Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim)," jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Prof Mukti, PP Muhammadiyah menghormati masyarakat yang demonstrasi. Dikarenakan, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD.

"Karena itu, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme). Aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat," ujarnya.

Sebelumnya, Ketum PA 212, Slamet Maarif menyebut aksi ini akan dihadiri ribuan orang. "InsyaAllah ribuan," ujar Slamet Minggu (11/10/2020) kemarin.

Slamet mengatakan selain tolak UU Cipta Kerja, terdapat beberapa poin yang akan disuarakan. Diantaranya, selamatkan NKRI dan kaum buruh, tolak RUU HIP/BPIP dan bubarkan BPIP.

Terkait izin aksi, Slamet menyebut telah mengirimkan izin ke kepolisian. "Sudah sejak hari Jumat," ujarnya soal penolakan UU Cipta Kerja. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement