Fadli Zon Kritik Jubir BIN, Pengamat: Justru Jubir Memudahkan Komunikasi dengan Publik

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah kembali menghiasi media massa. Ini setelah mengkritik jubir BIN yang menyebutkan bahwa BIN sudah mengantongi dalang dibalik demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Fadli Zon mengaku heran, institusi BIN menggunakan Juru Bicara. Menurutnya, BIN tidak ada jubirnya, apalagi sampai umumkan informasi ke publik. Tugas BIN hanya melaporkan informasi itu ke Presiden.

Senada dengan Fadli Zon, Fahri Hamzah menyebutkan BIN tidak dibolehkan menyiarkan informasi intelijen kepada publik. BIN tugasnya hanya memberikan informasi kepada Presiden (sebagai single User). BIN harus disiplin dengan prinsip kerja intelijen di negara demokrasi. 

Terkait kritik tersebut, pengamat intelijen dan keamanan negara, Stanislaus Riyanta menyebutkan bahwa tidak masalah lembaga intelijen mempunyai Juru Bicara dan berkomunikasi dengan publik.

"Beberapa lembaga intelijen milik negara lain juga mempunyai juru bicara untuk berkomunikasi dengan publik. CIA contohnya, mempunyai juru bicara wanita bernama Nicole de Haay. Bahkan lembaga intelijen di negara lain juga mempunyai akun media sosial yang cukup aktif berinteraksi dengan publik," kata Stanislaus Riyanta kepada awak media di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan bahwa di era demokrasi ini lembaga intelijen perlu menjaga hubungan baik dengan publik dan salah satu caranya adalah berkomunikasi. 

Namun, batasan-batasannya konten yang dikomunikasikan tentu sangat terbatas mengingat lembaga intelijen seperti BIN mempunyai single client dan end user yaitu Presiden. 

Menurutnya, jubir BIN pasti sudah memilah mana yang akan disampaikan kepada publik dan mana yang menjadi informasi intelijen untuk disampaikan kepada user. "Dalam peristiwa-peristiwa tertentu, terutama yang memerlukan peran BIN seperti ketika ada ancaman bagi negara, maka wajar jika BIN berkomunikasi dengan masyarakat, yang penting bukan membuka informasi intelijen," kata Stanislaus Riyanta. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement