Peristiwa Daerah

Atasi Krisis Air di Bangkalan, Anggota DPR RI Syafiuddin Asmoro: Gandeng Perguruan Tinggi

Minggu, 11 Oktober 2020 - 22:05 | 56.73k
Anggota DPR RI H Syafiuddin Asmoro salah satu narasumber dalam diskusi soal kekeringan yang digelar Himpunan Mahasiswa Bangkalan (Himaba). (Foto: Doni Heriyanto/TIMES Indonesia)
Anggota DPR RI H Syafiuddin Asmoro salah satu narasumber dalam diskusi soal kekeringan yang digelar Himpunan Mahasiswa Bangkalan (Himaba). (Foto: Doni Heriyanto/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BANGKALAN – Anggota DPR RI H Syafiuddin Asmoro menyebut pelibatan perguruan tinggi bisa menjadi salah satu solusi dan strategi untuk mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan dalam Diskusi Kedaerahan bertema 'Bangkalan dalam Ancaman Krisis Kekeringan. Ke Mana Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan?' yang digelar Himpunan Mahasiswa Bangkalan (Himaba), Minggu (11/10/2020).

"Kekurangan air bersih ketika musim kemarau merupakan masalah klasik. Tentunya butuh solusi jangka panjang," terang politikus PKB itu.

Penanggulangan yang ditempuh Pemkab Bangkalan selama ini, kata dia hanya bersifat penanganan darurat. Artinya, tindakan baru dilakukan saat bencana melanda suatu daerah dan bukan berbentuk pencegahan.

"Seharusnya sebelum terjadi bencana kekeringan sudah ada solusi. Bukan bertindak ketika sudah terjadi. Ini kan bencana musiman," kritiknya.

Syafi sapaan akrabnya mengatakan melakukan riset di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber mata air dengan melibatkan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) maupun Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya bisa menjadi solusi.

"Menggandeng perguruan tinggi saja tidak cukup. Pemkab Bangkalan jangan segan-segan menggelontorkan anggaran. Karena ketersediaan anggaran menjadi jantung pembangunan," tegasnya.

Syafi mengaku siap memperjuangkan anggaran melalui Kementrian PUPR RI sebagai mitra Komisi V DPR RI. Namun, Pemkab Bangkalan juga harus menyiapkan anggaran pembangunan khusus infrastruktur sumber air bersih.

"Ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Perlu keseriusan Pemkab Bangkalan untuk memecahkan masalah kekeringan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Bangkalan Eko Setyawan mengatakan penanggulangan bencana kekeringan menjadi kewenangan tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Sebut saja Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Sosial. "Kami juga mengoptimalkan PDAM," ujarnya.

Eko menjelaskan penanganan bencana kekeringan menjadi skala prioritas karena masuk dalam aspek percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Bahkan, sudah merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Bagi daerah yang jauh dan tidak memiliki sumber mata air, kami akan menggunakan sistem pipanisasi untuk mengatasi kekeringan di Bangkalan. Masukan atau saran dari anggota DPR RI H Syafiuddin Asmoro kami tindaklanjuti," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Irfan Anshori
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES