Edukasi Registrasi Pangan Olahan BPOM Langkah Preventif Sebelum Penindakan

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Anggota Komisi IX DPR RI dr. Adang Sudrajat MM mengapresiasi langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang terus aktif dalam memberikan edukasi masyarakat mengenai pentingnya regsistrasi pangan olahan.

Menurut Adang, BPOM harus terus jemput bola dalam melakukan sosialisasi pendaftaran izin edar pangan olahan, serta kewajiban labelisasi makanan sesuai peraturan.

"Hal ini demi menjaga rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi pangan olahan yang beredar di pasaran," kata Adang saat kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi bersama mitra BPOM Direktorat Registrasi Pangan Olahan, di Graha Berkah Sadaya Baleendah Kabupaten Bandung, Sabtu (10 /10/2020).

Pun demikian bagi pengusaha maupun pelaku UMKM merupakan tanggung jawab moral dalam melakukan proses produksi dan penjualan yang aman konsumsi bagi masyarakat. Menurut anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini, keamanan pangan terkait dengan penyakit yang diakibatkan kesalahan pengolahan maupun proses lainnya. Keamanan pangan mengacu pada PP No. 86 tahun 2019. Sedangkan dasar hukumnya UU No.18 Tahun 2012.

"Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pangan. Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya," jelas Adang.

Untuk menjamin pangan yang tersedia aman dikonsumsi, lanjut Adang, maka penyelenggaraan keamanan pangan harus diterapkan di sepanjang rantai pangan. Mulai dari tahap produksi (budi daya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran, hingga sampai di tangan konsumen. Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang rantai pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan keamanan pangan.

"Langkah preventif sangat penting dilakukan oleh lembaga BPOM sebagai lembaga yang credible dalam menjaga mutu pangan dibandingkan dengan langkah penindakan," tandas Adang.

Ia berharap dengan terus dilakukan kegiatan KIE ini semakin minim perusahaan yang menjadi obyek penindakan hasil dari temuan BPOM. Perusahaan juga jangan segan ketika akan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar atau registrasi ke pihak BPOM maupun lembaga lainnya.

"Hal ini akan ini dirasakan perusahaan manfaatnya oleh pengusaha atau perusahan dalam jangka panjang, karena mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat," kata Adang di hadapan 50 peserta yang hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Menurutnya Komisi IX DPR RI juga akan terus mendorong terus produksi maupun mengokohkan undang-undang terkait keamanan pangan, salah satunya mempertahankan eksisitensi sertifikasi halal pada UU Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu.

Pengawas Farmasi dan Makanan Muda BPOM, Luciana Tri Handayani.S. Si., Apt, menyampaikan lima kunci keamanan pangan, urgensi kemasan, label , izin edar dan kontrol kadaluarsa.

Dalam kesempatan itu, BPOM menyerahkan bantuan 2.000 paket sembako sebagai perhatian pemerintah bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Lucyana berharap bantuan ini bisa betul-betul membantu masyarakat di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi yang berkepanjangan.

"BPOM akan senantiasa terdepan dalam menjaga mutu pangan masyarakat dan garda terdepan menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak. Bantuan ini diperuntukan bagi masyarakat terdampak di wilayah Kabupaten Bandung meliputi Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk, Baleendah dan sekitarnya," jelas Lucy. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement