Kunjungan ke DIY, Staf Ahli Menkumham RI Berikan Penguatan WBK dan WBBM

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham RI) Bidang Politik dan Keamanan, Y Ambeg Paramarta memberikan penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam kunjungan kerjanya, ia memberikan penguatan kepada seluruh jajaran satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY. Menurut Ambeg, proses pembangunan zona integritas sebenarnya bukanlah hal baru sejak dicetuskannya reformasi birokrasi pada tahun 2010.

Dijelaskan, sebenarnya jajaran instansi pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Maka secara otomatis telah berproses mewujudkan pembangunan zona integritas itu sendiri.

"Ada tiga prinsip yang harus selalu diimplementasikan untuk mewujudkan pembangunan zona integritas. Ketiga prinsip tersebut diantaranya akuntabilitas, transparasi dan rule of law," ungkapnya melalui keterangan resmi yang diterima TIMES Indonesia, Sabtu (10/10/2020).

Dirinya pun juga memotivasi kepada lima satuan kerja yang di tahun ini belum berhasil berproses mengikuti kontestasi pembangunan zona integritas. Proses ini tidak akan berhenti di tahun ini sehingga para satuan kerja tersebut harus tetap mempersiapkan diri untuk tahun yang akan datang.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DIY, Indro Purwoko dalam laporannya memaparkan bahwa total satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY ada 17. Saat ini total satuan kerja yang berproses WBK/WBBM ada 12 satker.

Pada kesempatan bersama staf Ahli Menkumham RI ini, hadir Kepala Divisi Pemasyarakatan, Gusti Ayu Putu Suwardani, Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Soleh Joko Sutopo serta jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement