Anggota DPR RI Supriyanto: Kewajiban Pemda adalah Melaksanakan Pembangunan

TIMESINDONESIA, PONOROGO – Anggota DPR RI Supriyanto menegaskan bahwa kewajiban Ppemerintah Daerah (Pemda) adalah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemetaan pembangunan supaya terjadi peningktatan dan pemerataan khususnya dalam hal pendapatan masyarakat.

itu Supriyanto mencontohkan yang terjadi belakangan ini di Ponorogo, "Bupati itu dipilih dan memiliki jabatan selama lima tahun, bukan empat setengah tahun, meski bupati maju ke Pilkada Ponorogo, jabatan itu melekat dan tidak bisa dipisahkan dari yang bersangkutan," kata  Supriyanto Kamis (1/10/2020).

Legislator dari Partai Gerindra ini menambahkan adapun ukurannya adalah pembangunan itu jalan atau tidak, pembangunan yang dilaksanakan jalan atau tidak "Karena pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan adalah urusan wajib pemerintah daerah."

Jadi tidak ada yang salah ketika Pemerintah Pusat menawarkan dana pinjaman Rp 200 miliar melalui PT SMI ke Pemkab Ponorogo.

"Kalau saya calon bupati maka itu tidak masalah dan itu urusan sederhana, toh bupati itu menjalankan urusan wajib pemerintah jadi tidak ada masalah ketika Pemkab Ponorogo mendapat dana pinjaman Rp 200 miliar, karena bupati menjabat selama lima tahun," jelas Supriyanto.

Terkait aturan PKPU soal kebijakan petahana yang dinilai bisa merugikan salah satu Paslon, Supriyanto secara tegas menyatakan, itu tergantung cara memaknainya PKPU tersebut, "Seperti misalnya jalan ini akan saya bangun maka pilihlah saya, dan kata-kata ini tidak ada," sebutnya.

Apalagi program-program pembangunan tersebut telah direncanakan sejak tahun 2019, ketika itu urusan wajib maka bupati sebagai pemegang kendali pemerintahan. "Bangun-bangun saja tidak ada masalah, soal setelah dibangun mau pilih siapa, semuanya tergantung semua masyarakat Ponorogo," kata Supriyanto.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement