Jawaban Silvany Austin Pasaribu untuk Vanuatu di Sidang PBB Bikin Bangga Indonesia

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Indonesia yang mewakili Indonesia di Sidang Umum PBB memberi jawaban tegas dan meminta Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman untuk diam dan tidak mencampuri urusan domestik Indonesia terkait Papua. 

Ini dilontarkan Silvany saat Perdana Menteri Vanuatu mengungkit pelanggaran di Papua dalam sidang di PBB 26 September 2020 kemarin. Jawaban tegas Silvany Austin Pasaribu ini mendapat banyak tangapan positif di Indonesia. Netizen merasa bangga Indonesia memiliki diplomat muda yang cerdas dan berani dalam membela martabat dan kedaulatan Indonesia di Sidang PBB. Video jawaban Silvany Austin Pasaribu menjadi viral di media sosial facebook dan twitter.

"Srikandi Indonesia, TOP." tulis akun kowok. atau akun Yoe Lean Kok yang menulis "Inilah bibit unggul indonesia yg harus di jaga dan di perbanyak,maka negara kita akan menjadi negara yg di segani oleh negara lain, salut, resfect."

Dalam video resmi PBB, Menteri Vanuatu mengatakan, pelanggaran HAM di Papua terus menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua. Akan tetapi, seruan tersebut tak direspons oleh Pemerintah Indonesia.

Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia langsung menanggapi tuduhan itu. Dengan menggunakan hak jawab, Silvany mengatakan, sebaiknya Vanuatu berkaca dalam mengatasi masalah HAM di negerinya sendiri.

“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany dalam sidang tersebut. 

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” tegasnya.

Hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua. Silvany menegaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. 

“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” jelasnya.

Tak hanya itu, Silvany juga mempertanyakan bagaimana Vanuatu, yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, justru menggurui Indonesia mengenai isu HAM di Papua.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujar Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Indonesia yang mewakili Indonesia di Sidang Umum PBB. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement