PB IDI Desak Pemerintah Tunda Pilkada

TIMESINDONESIA, JAKARTA – PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) melalui Sekretaris Tim Audit dan Advokasi Kematian, Mahlil Ruby mendesak Pemerintah agar menunda Pilkada 2020 yang akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2020.

Dalam pernyataannya Mahlil meragukan jika protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dapat dijalankan saat pelaksanaan Pilkada 2020 nanti. Sebab, tingkat kepatuhan masyarakat sangat mempengaruhi penularan Covid-19.

"Secara internal PB IDI meminta menunda pilkada. Dengan pertimbangan tanpa pilkada saja, pelaksanaan (protokol kesehatan) di lapangan itu perubahan perilaku sangat sulit dijalankan," kata anggota Satgas PB IDI Mahlil Ruby dalam webinar yang dihelat Masyarakat dan Pers Pengawas Pemilu (Mapillu) PWI, Kamis (24/9/2020).

Mahlil menambahkan, angka pertumbuhan Covid-19 di Indonesia belum mengalami penurunan, sehingga IDI mengambil sikap untuk meminta penundaan terlebih dahulu Pilkada 2020.

"Jadi PB IDI lagi memantau kapan puncaknya di Indonesia ini. Karena kalau kita melihat hari ini kita masih ada di lerengnya, bukan puncak, apalagi turun lereng. Kita masih menaikkan lereng dan belum sampai puncak," terang Mahlil.

Selain PB IDI, terdapat dua organisasi masyarakat (ormas) yang sudah menyatakan sikap untuk menunda Pilkada 2020 yaitu PBNU dan PP Muhammadiyah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement