Suarakan Nasib Petani, SAMURAI Malut Gelar Aksi di DPRD Morotai

TIMESINDONESIA, PULAU MOROTAI – Walaupun dalam kondisi bergejolaknya kasus baru transmi lokal Covid-19 di Pulau Morotai, Maluku Utara tidak membuat redup semangat Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia Maluku Utara (SAMURAI Malut) untuk menggelar aksi demonstrasi menyuarakan nasib petani.

Unjuk rasa yang digelar SAMURAI Malut berlangsung di Depan Kantor DPRD Pulau Morotai, Kamis (24/9/2020) dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2020.

Orator SAMURAI Malut menyampaikan bahwa kehadiran mereka di depan Kantor DPRD demi menyuarakan dan mengkritik kinerja Pemerintah Daerah Pulau Morotai dalam aspek perekonomian daerah. Menurut SAMURAI dari sejumlan masalah dialami Petani Morotai sangat memprihatinkan. Namun DPRD hanya diam seribu bahasa.

Hal itu terjadi, karena lemahnya fungsi kontrol Pemda soal pasar harga komoditas Cengkeh, Pala dan Kopra serta lainnya sehingga terpuruk, demikian juga DPRD lemah pengawasannya.

Dalam mengatasi kondisi dimaksud, Pemda Morotai harus mampu menghadirkan inverstor, bila kita berbicara Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Kehadiran kami bukan melawan Pemerintah tapi ingin mentuntaskan persoalan-persoalan yang menjadi tanggungjawab kita bersama," teriak Jarot, orator SAMURAI.

Lanjutnya, kehadiran SAMURAI Malut yang kesekian kalinya, kami sampaikan bukan hanya sektor Pertanian saja tapi juga sektor Perikanan, namun DPRD Morotai belum ada sikap secara fundamental menjawab ekonomi rakyat yang ada di 88 Desa di Kabupaten Pulau Morotai.

Tidak selayaknya, SAMURAI Malut berikan kritik dan gagasan-gagasan kepada para wakil rakyat Morotai, karena Lembaga DPRD statusnya baik fungsi dan tugasnya lebih besar diberikan Negara bila dibandingkan SAMURAI.

SAMURAI juga pertanyakan soal lahan pertanian yang disiapkan pemda untuk petani dimasa Pandemi Covid-19. Menurut mereka lahan harus disiapkan secara merata di 88 desa yang ada di Pulau Morotai, jangan hanya terfokus di pusat ibukota Kabupaten Pulau Morotai.

Selain itu, SAMURAI Malut mempersoalkan kebijakan Pemda disatu sisi menyuruh petani menanam tomat, rica, sayuran dan lain-lain. Tapi disisi lain membuka kran perdagangan besar besaran sehingga kebutuhan pangan banyak pedagang mendatangkan dari Halut, Ternate dan Manado, hal ini membuat pendapatan petani Morotai melemah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement