Perkuat Sinergitas dan kerjasama, DPK Balikpapan kunjungan kerja ke DPK Provinsi Kaltim

TIMESINDONESIA, BALIKPAPAN – Dewan Pendidikan Kota Balikpapan (DPK Balikpapan) melakukan kunjungan kerja ke Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Rabu (23/09/2020).

Hal ini dilakukan untuk membangun Sinergi dan kerjasama antar stake holder dunia pendidikan terutama dalam menghadapi tantangan baru di bidang pendidikan terutama di masa pandemi Covid-19 ini. 

Sinergi dan kerjasama yang baik merupakan kekuatan besar dalam memajukan pendidikan. Visi, misi dan tujuan harus sama untuk mengatasi persoalan pendidikan terutama di saat pandemi Covid-19 ini. 

“Saya mewakili pengurus DPK Balikpapan mengucapkan terimakasih atas diterimanya kami oleh Dewan Pendidikan Provinsi Kaltim. Banyak hal yang bisa kita sinergikan kedepan dalam hal memajukan pendidikan di Kaltim dan Balikpapan khususnya. Kerjasama organisasi dan perlunya penguatan lebih agar bisa tercapai dan terwujudnya pendidikan yang bermutu, berkualitas dan berkarakter dibumi etam ini ,” kata ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan, Yudi kepada Balikpapan TIMES, Kamis (24/09/2020).

Dewan Pendidikan Provinsi yang diwakili oleh ketuanya Encik Widyani pun memuji terobosan dan kemajuan pendidikan di Balikpapan terutama mengatasi permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dimana Balikpapan meluncurkan program berbagi 1708 yang melibatkan semua komponen masyarakat untuk membantu siswa yang tidak mampu dengan menyumbangkan handphone maupun laptop agar pembelajaran daring bisa berjalan.

“Balikpapan luar biasa terobosannya ditengah pandemi Covid-19 ini mampu mengajak masyarakat untuk terlibat dan peduli dengan permasalahan utamanya pembelajaran daring. Masyarakat diajak bahu membahu membantu menyumbangkkan handphone dan laptop. Tidak semua daerah mampu melakukan ini” ujarnya.

Pertemuan tersebut juga membahas peran dan fungsi strategis organisasi Dewan Pendidikan yang ada di daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang selama ini dianggap kurang berperan dengan maksimal.

Hal ini disampaikan oleh Burhanuddin Rakhbi, pengurus DPK Balikpapan yang juga seorang pengacara. Saat ini SMA, SMK dan SLB sejak pengalihan kewenangan ke provinsi agak sulit untuk diberikan masukkan dan saran.

“Sebagaimana diketahui, penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK, SLB dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi menyebabkan peran dan fungsi DPK tidak bisa maksimal karena dianggap tidak punya kewenangan lagi. Untuk itu perlu adanya komunikasi Dewan Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi menjernihkan permasalahan ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan antara DPK Balikpapan dan DPK Provinsi Kaltim yang tetap mengacu pada protokol kesehatan ini, disepakati akan adanya pertemuan lebih lanjut dengan melibatkan seluruh Dewan Pendidikan Kabupaten dan Kota yang ada di Kaltim akhir tahun ini jika pandemi Covid-19 mereda.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement