IDI Terus Desak Pilkada Serentak 2020 Ditunda

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) minta pemerintah memikirkan ulang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 nanti.

Itu dikarenakan, jika nanti terjadi lonjakan yang tak terduga akibat agenda demokrasi tersebut, dimungkinkan tenaga kesehatan (naskes) dan fasilitas pelayanan kesehatan tak akan mencukupi untuk menangani pasein positif Covid-19.

"Kalau hitung-hitungan terjadi lonjakan yang hebat akibat pemilu itu, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tak akan tercukupi untuk menanggulangi itu. Itu jadi kekhawatiran kita," ujar Ketua Umum IDI Daeng Mohammad Faqih di webinar yang digelar KNPI secara virtual Kamis (24/9/2020).

Oleh karena itu, IDI khawatir bila Pilkada 2020 serentak tetap digelar. Sedangkan kasus Covid-19 terus mengkhawatirkan. "Kalau terjadi sesuatu nantinya beban beratnya di nakes," jelasnya.

Akan tetapi lanjut dia, jika memang desakan dari IDI ini tak diterima oleh pemerintah, pemerintah dalam dalam hal ini KPU, yaitu harus bisa membuat skenario dan simulasi yang terukur dan menjamin agar tahapan Pilkada 2020 berjalan sesuai protokol kesehatan yang benar-benar ketat dan tak hanya menjadi formalitas belaka.

"Kalau bisa lebih keras lagi. Karena kami orang kesehatan, kita ingin itu lebih keras sanksinya kalau misalnya ada yang melakukan kegiatan berkerumun di tahap pilkada itu lebih baik," tegas Ketua IDI ini soal Pilkada Serentak 2020. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement