Desa Wisata Sejahterakan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Bantul

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Peran sektor pariwisata sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipungkiri. Perekonomian masyarakat desa bergerak menyusul dibukanya desa wisata. Sehingga tidak salah bila pemerintah desa memilih usaha di sektor pariwisata sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Bantul dari 75 desa di Bantul. 41 diantaranya sudah memiliki desa wisata. Kondisi ini tidak lepas dari alokasi dana desa yang cukup besar dari pemerintah pusat. Di Bantul alokasi  terkecil mencapai Rp 900 Juta dan terbesar mencapai Rp 2,4 Miliar.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul Kwintarto Heru Prabowo memastikan dengan potensi anggaran yang besar. Banyak desa yang mengajukan ijin mendirikan desa wisata. Namun pihaknya melakukan seleksi ketat. Dengan harapan pembentukan desa wisata tidak hanya menjadi program latah.

“Pendirian desa wisata jangan hanya hangat-hangat tahi ayam,” kata Kwintarto.

Sebab pendirian desa wisata bertujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga desa wisata harus memiliki nilai kompetitif. Untuk menarik minat wisatawan agar berkunjung. Bukan sekedar peresmian kemudian mangkrak. Sehingga alokasi dana desa tidak sia-sia.

Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan desa wisata dilakukan oleh pemerintah Desa Sriharjo Imogiri. Lurah Desa Sriharjo Imogiri Titik Istiyawatun Khasanah mengatakan, sejak booming pariwsata pihaknya mulai mengalokasikan Dana Desa untuk pengembangan desa wisata.

Dengan terus membenahi Taman Srikeminut sebagai destinasi wisata unggulan. Mulai dari pembuatan gapura masuk, pembuatan papan penunjuk arah, muralisasi jembatan hingga operasional pokdarwis. Meski sebagian besar dana desa terserap untuk penanganan Covid-19. Namun tahun ini masih dapat mengalokasikan anggaran Rp 100 Juta. Antara lain untuk pembenahan spot foto.

“Penyertaan modal untuk BUMDes juga akan kami anggarkan,” jelas Titik.

Upaya ini mulai membuahkan hasil. Ditandai oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung. Dengan tujuan utama sebagai pengungkit kesejahteraan masyarakat. Maka keuntungan secara langsung dinikmati masyarakat. Baik melalui jasa parkir maupun membuka warung di sekitar obyek wisata.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul, Trisna Manurung menilai pemanfaatan dana desa untuk pengembangan wisata sudah tepat. Sebab salah satu tujuan pemerintah pusat menggulirkan dana desa untuk mewujudkan kemandirian desa. Dengan mendirikan obyek pariwisata sebagai BUMDes diharapkan dapat menjadi sumber anggaran bagi pemerintah desa.

“Secara perlahan desa harus mulai menghilangkan ketergantungan dengan pemerintah pusat dan daerah. Caranya bisa membuat desa wisata,” terang Trisna. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement