TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Keadaan yang tak lazim melanda semua penjuru dunia. Membuat kita pilu. Di sana sini terjadi pemandangan sosial yang meluluh batin. Pemutusan Hubungan Kerja secara massal, gejala kelaparan masif, gejolak psikosial dilingkupi belitan ekonomi yang masih dalam situasi sulit. Sedikit banyak berdampak pada pilihan intervensi insolven perekonomian semua lini dari pemerintah. Pilu deru mengalbu, sendu.
Setelah deretan gempa mengguncang pada tahun 2018, meluluhlantakkan bangunan warga dan fasilitas publik di berbagai wilayah. Mulai dari guncangan Pulau Lombok dan Palu. Menyusul pandemi corona dari virus yang tidak nyata tampak, sejak paruh awal tahun 2019.
Ada keluhan sarana, ada stigma bertebaran, ada stereotip bergelayut, ada bantuan yang diharapkan, ada kesedihan yang tak menepi. Ada pula yang menyejukkan empati sosial untuk berbagi dan turut memberi solusi. Hal tersebut, sedang kita alami dan hadapi sebagai tazkirah dari Tuhan.
Mampukah kita melalui fase ini? Dengan perasaan yang dibalur atma: kemanusiaan. Bahwa penyakitnya yang dicegah, bukan merundungi orang atau latar belakangnya. Di ujung sana, banyak sekali orang dengan latar yang berbeda-beda menjadi korban Covid-19. Sudah semestinyalah, kita berpadu untuk memandang sisi kemanusiaan universal (human interest) jauh lebih luhur dari sekadar urusan rundung merundung, stigma, stereotip dan hal-hal lain yang mengutatinya.
Belum pun gempa usai, muncul wabah Covid-19. Segenap elemen bersigap: mencegah, menangkal dan mengendalikan penyebaran virus. Imbauan dan seruan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan nyaris saban hari tampak. Selain dari sisi medis dengan metode Rapid Test, Swab, hingga karantina penyembuhan/perawatan serta ikhtiar formula temuan vaksin.
Apa yang kita hadapi kini, tentu bukan hanya sampai pada meratapi musibah belaka, melainkan berupaya terus menerus meminimalkan korban bergelimpangan dari waktu ke waktu. Setidaknya pertama, manut pada introduksi tindakan medis yang terukur, pasti, dan imparsial. Sumber klaster dilakukan rapid test, agar mengetahui transmisi dengan jelas dan bisa diantisipasi berlandaskan spirit etik profesional.
Kedua, empati kemanusiaan masa-masa sulit yang dibutuhkan bagi yang berdampak langsung terkait bencana yang melanda. Perekenomian yang lesu, turut memberi andil bagi yang terdampak, sehingga solusi sosial berbanding linier dengan keadaan yang mendera. Ketiga, menghindari adanya perundungan atau potensi penyudutan persepsi terhadap korban, sehingga tidak menambah beban psikologis dari penyintas Covid-19. Menangani Covid-19 memang tak suang, lantaran menanggulangi bukan satu dua hal, tetapi penanganan komprehensif. Dari hulu hingga hilir. Semisal hulu, semua akses masuk bandara, pelabuhan, terminal, dan pintu-pintu perbatasan bisa saja dilakukan upaya preventif masif.
Upaya bumi dan ikhtiar langit. Agar pandemi lenyap dari muka bumi. Agar Dunia kembali pulih bestari. Covid-19 tak bisa dilawan tetapi bisa dicegah, ditangkal dan dikendalikan penyebarannya, agar tak meluas. Penulis termasuk yang beranggapan kata "lawan" Covid-19, sesungguhnya tidak tepat. Seolah kita mengetahui betul ada musuh yang bentuknya ril dengan lokus jelas. Bukankah virus corona tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Covid-19 sejenis makhluk hidup berukuran mininano, untuk dicegah tangkal bukan dilawan. Demi kemanusiaan, cegah tangkal Covid-19 dengan profesionalisme etik.
Apalagi kini agenda pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 270 daerah segera berlangsung. Perhelatan tersebut, bukan tanpa was-was, namun agenda pilkada merupakan mekanisme periodik lima tahunan berkala telah diputuskan untuk dihelat. Di tengah pandemi Covid-19, ada pilkada yang kerap menghadirkan pertemuan bejibun orang. Disinilah dilemanya. Walaupun senantiasa ada solusi, menyelenggarakan agenda yang kali ini dilematis itu.
Penyelenggara pemilu menyelesaikan tahapan demi tahapan penyelenggaraannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Melalui pertemuan orang dengan orang yang dibatasi atau menggunakan platform virtual. Menyelenggarakan agenda bangsa dan negara sebagai "pahlawan demokrasi" pada ajang pemilu merupakan prosedur urgen dalam kehidupan berdemokrasi.
Diantara rakyat yang lekat, dan peka terhadap nilai kemanusiaan, gempa 2019; Covid 2019; serta agenda pilkada 2020 menjadikannya rompal beratensi. Terlebih para medis, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemanusiaan dan tentu saja pemerintah. Fenomena relawan kolektif yang memitigasi kebencanaan tumbuh dengan kesadaran, bahwa kemanusiaan mesti digerakkan.
Kondisi mengharukan itu, mengatup buncah pada era demokrasi sebagai kausal dari keserentakan fenomena-fenomena di atas. Memitigasi kebencanaan dan normalisasi keadaan, sekaligus mendemarkasi demokrasi kita, dengan portal protokol kesehatan. Menghelat aspirasi sebagai manifesto kerakyatan melalui pilkada.
Harapan pulih dari bencana, imun dari Covid, serta terpilihnya pemimpin daerah untuk bisa menjadi para pemenang dari malapetaka. Memang keadaan terasa berat, tapi bukankah bisa ringan apabila kolektif dan senasib sepenanggungan "Dilan". Seolah Dilan dalam imajiner bilang: "Bersama kita berjibaku jumpalitan dari keadaan yang multikompleks dengan solusi: penegakan protokol kesehatan".
Apabila pilkada berlangsung sesuai jadwal, semoga kita semua sehat walafiat, aamiin.
*) Oleh: Mujaddid Muhas, M.A, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Imadudin Muhammad |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
