Terus Desak Pilkada Ditunda, PBNU: Keselamatan Masyarakat Itu Mandat UUD

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus menyuarakan agar pemerintah memikirkan kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

PBNU berpendapat, pesta demokrasi daerah tersebut dapat ditunda kapan saja. Akan tetapi, nyawa masyarakat tengah pandemi Covid-19 ini sama sekali tak bisa ditunda.

"Keselamatan masyarakat, perintah agama, dan itu mandat Undang Undang Dasar harus kita utamakan dari segalanya. Politik bisa ditunda, tapi keselamatan nyawa tidak bisa ditunda," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam agenda Konferensi Besar NU yang disiarkan secara daring, Rabu (23/9/2020).

Oleh karena itu, desakan NU maupun Muhammadiyah dan yang lainnya, adalah semata-mata tanggungjawab untuk masyarakat Indonesia agar tak banyak yang ikut terpapar Covid-19.

PBNU mengajak pemerintah, menjadikan kemanusiaan sebagai komandan kebijakan dalam berbangsa dan bernegara, bukan kepentingan politik saja.

"(Pilkada 2020 serentak) ditinjau kembali karena banyak mudaratnya dari pada manfaatnya," ujarnya.

Sebelumnya, desakan agar pilkada 2020 serentak ditunda memang banyak dilakukan. Salah satunya dari PP Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa nyawa rakyat adalah lebih utama dari pada harus memaksakan Pilkada 2020 dilakukan.

Tidak hanya itu, protes untuk golput pun sudah dinyatakan oleh berbagai tokoh. Salah satunya yakni Mantan Rektor sekaligus Guru Besar UIN Jakarta, Prof. Azyumardi Azra. Ia menyatakan akan golput pada Pilkada serentak 2020 mendatang. 

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat akibat Covid-19.  Menurutnya, Pilkada serentak yang diadakan di tengah pandemi Covid-19 yang semakin tak terkendali ini akan membahayakan banyak pihak, terutama manula. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement