Kopi TIMES

Tunda Pilkada Demi Kemanusiaan dan Kedaulatan Rakyat

Rabu, 23 September 2020 - 12:45 | 51.18k
M. Thobahul Aftoni/Toni, Wakil Sekjen PP Gerakan Pemuda Ka'bah.
M. Thobahul Aftoni/Toni, Wakil Sekjen PP Gerakan Pemuda Ka'bah.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Peningkatan jumlah kasus positif Covid -19 di Indonesia semakin meningkat, bahkan pada 19 September kemarin peningkatan kasus harian mencapai rekor dengan bertambahnya 4.168 baru. Secara keseluruhan sudah ada 240.687 kasus positf Covid di Indonesia yang sebarannya di seluruh wilayah NKRI.

Sejumlah kantor kementerian terpaksa tutup, banyak pejabat dan pegawai pemerintah yang yang dinyatakan positif covid-19. Bahkan hingga saat ini sidah ada 3 orang Komisioner KPU Pusat, 6 Komisioner KPU Daerah, 96 Pengawas, dan lebih dari 60 Bakal Calon Kepala Daerah positif covid 19. Penulis meyakini jumlah penyelenggara terpapar Covid 19 akan semakin bertambah jika tes swab semakin digalakkan untuk kalangan penyelenggara.

Banyak kalangan meminta agar Pilkada serentak 9 Deember 2020 ditunda, namun hingga hari inipermintaan itu tidak dipenuhi. Bahkan beberapa peraturan KPU masih tetap membolehkan diselenggarakan kampanye dengan menghadirkan massa, walaupun ada pembatasan jumlah peserta. Penulis meyakini pembatasan itu tidak akan efektif mengingat hingga saat ini tingkat kepatuhan pada protokok kesehatan masih sangat rendah.

Terbukti, pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang digelar 4-6 September lalu, pendukung bakal pasangan calon ikut berbondong-bondong datang ke KPU dan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu seakan melakukan pembiaran. Nah selanjutnya apa yang akan terjadi nanti jika tahapan pilkada tetap dilanjutkan sementara bangsa masih dilanda pandemi yang tak kunjung memperlihatkan akan berakhir. Jangan sampai gelaran demokrasi ternodai dengan timbulnya klaster-klaster baru akibat Pilkada. 

Pagelaran demokrasi "Pilkada" merupakan salah satu wadah penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat, tentu tidak boleh mengesampingkan sisi kemanusiaan dan keselamatan rakyat itu sendiri. Banyak hal yang dipertaruhkan jika Pilkada tetap dilakukan di tengah Pademi yang masih mengganas ini.

Pertama, demokrasi dikhawatirkan akan ternodai dengan pelanggaran HAM karena adanya pemaksaan kehendak dengan mengesampingkan keselamatan bangsa. 

Kedua, menurunnya jumlah partisipasi pemilih. Masyarakat akan enggan datang ke TPS untuk memilih karena dihantui perasaan takut tertular Covid 19. Nah, jika partisipasi pemilih semakin kecil, maka kedaulatan rakyat semakin menipis. Artinya Pilkada 2020 menghasilkan sebuah keputusan yang mengesampingkan kedaulatan rakyat. Dan ini sangat berbahaya. 

Ketiga, cost atau biaya politik akan semakin tinggi, baik dari sisi operasional penyelenggaraan secara teknis maupun SDM yang harus disiapkan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat semakin menurun akibat pandemi, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin enggan untuk datang ke TPS jika tidak ada imbalan yang seimbang. Ini merupakan tantangan dan resiko tersendiri bagi para calon. 

Untuk itu, akan lebih baik jika Pilkada ditunda hingga pandemi sudah dinyatakan aman. Lebih baik seluruh elemen bangs aini fokus terhadap pencegahan penyebaran Covid 19. Ini juga sekaligus menjadi pembuktian sejauh mana tingkat kepekaan para Calon Kepala Daerah terhadap kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Saatnya para calon membuktikan diri saling berlomba-lomba untuk bersama-sama menyusun program-program terbaiknya terhadap pencegahan penyebaran covid 19. Hingga saat nanti pandemi dinyatakan aman dan Pilkada sudah bisa dilanjutkan buktikan bahwa anda adalah Calon Kepala Daerah yang layak dipilih. 

Kepada pemerintah dan penyelenggara Pilkada 2020 sebaiknya harus mengkaji ulang dan segera memutuskan untuk menunda tahapan Pilkada. Tidak ada pilihan lain kecuali menunda, toh didalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 disebutkan bahwa pelaksanaan pilkada dapat ditunda bilamana terjadi bencana non alam Covid-9 terus meningkat.  

Sekali lagi, atas nama kemanusiaan, keselamatan dan kedaulatan, tahapan Pilkada 2020 harus ditunda.


*) Oleh: M. Thobahul Aftoni, Wakil Sekjen PP Gerakan Pemuda Ka'bah.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES