Masukan soal Pilkada 2020 Tak Diterima Pemerintah, Ini Kata PP Muhammadiyah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Meski sudah didesak oleh PP Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama (NU) agar Pilkada 2020 serentak ditunda, namun pemerintah tetap akan menyelenggarakan pesta demokrasi daerah tersebut 9 Desember 2020 nanti.

Dalam hal itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, bahwa hal tersebut hanya masukan dari pihaknya maupun NU untuk pemerintah. Itu dikarenakan, Covid-19 secara nasional memang masih mengkhawatirkan. Dan itu sebenarnya realita yang harus dibaca oleh pemerintah.

"Muhammadiyah, NU dan kekuatan masyarakat hanya memberi masukan yang objektif di atas realitas nyata pandemi yang semakin menarik," tulis Haedar dalam cuitan Twitternya seperti dikutip TIMES Indonesia, Selasa (22/9/2020).

Seperti yang diketahui, pemerintah tetap akan menyelenggarakan Pilkada 2020 serentak pada 9 Desember nanti. Hal itu ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman.

"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," ujar Senin (21/9/2020) kemarin.

Menurut Fadjroel, pilkada 2020 serentak tersebut bakal tetap digelar meski ada yang meminta diundur, seperti saran PP Muhammadiyah dan PBNU. Akan tetapi, pelaksanaan tahapan pilkada akan diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. "Penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas. Agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement