Penundaan Pilkada 2020 Bukan Solusi Cegah Penyebaran Covid-19

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Bidang Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri Prof Muradi memandang penundaan Pilkada 2020 bukan solusi dalam mencegah penyebaran Covid-19 (Virus Corona).

Menurut Muradi, permintaan dari beberapa pihak agar Pikada Serentak 2020 diundur agak berlebihan.

"Jika menyangkut soal penyebaran Covid-19 ini tidak keseluruhan (wilayah). Apakah jika ditunda (penyebaran Covid-19) efektif?," ungkap Muradi dikonfirmasi, Senin (21/9/2020).

Muradi menyebut sangat tidak relevan jika penundaan dikaitkan dengan penyebaran Covid-19. "Karena dalam masa pandemi ini pemerintah sudah menetapkan dan menerapkan protokol kesehatan ketat," jelasnya.

Dirinya melihat, pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bisa terlaksana jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

"Saya kira sangat tidak mungkin ditunda, karena anggaran sudah dikeluarkan hingga jumlahnya trilliunan, sehingga (jika ditunda) pemerintah perlu membuat perpu Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi ini," paparnya.

Secara politik, lanjut Muradi, penundaan Pilkada Serentak 2020 berpengaruh kepada kebijakan daerah setempat.

"Ada dampak secara politik. didaerah (yang tertunda Pilkada) nantinya kebijakan tidak efektif karena dipimpin pejabat sementara atau Pjs, jika ditunda maka kebijakan ke bawah tidak akan efektif karena bupati atau walikota bahkan Gubernur dipimpin PJ," jelasnya.

Negara lain, ditambahkan Muradi, dalam pesta demokrasi di masa pandemi bisa sukses seperti Srilanka, Korsel, berkat disiplin ketat masyarakatnya.

"Intinya penundaan Pilkada 2020 sangat tidak mungkin, kasus penyebaran Covid-19 ke beberapa penyelenggara pilkada ini kan hanya kasus per kasus, dan sebagai sebuah dinamika yang memang berada dalam situasi pandemi," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement