Kemensos RI-Dinsos Jatim Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Sosial

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Angka kesejahteraan sosial di Jawa Timur menurut BPS pada Maret 2020 yakni mencapai 4,41 juta jiwa. Dari tingginya angka tersebut, pagi tadi, Senin (21/9/2020)  Dinas Sosial Jatim telah menandatangi kerjasama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (BP2P3KS) Kemensos RI di Yogjakarta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Jawa Timur.

"Ada PR di Jatim salah satunya itu adalah bagaimana kita ini menurunkan angka kemiskinan yang cukup tinggi salah satu usahanya untuk menurunkan angka kemiskinan adalah kita melakukan upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial," ujar Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Dr. Alwi, M.hum.

Tidak hanya program-program cukup dana, tetapi kerjasama yang bisa memberikan kontribusi positif, kontribusi nyata bagi penurunan angka kemiskinan. Upaya penurunan angka kemiskinan adalah peningkatakan kesejahteraan sosial.

"Kerjasama dengan BP2P3KS adalah memberikan payung bagi kami untuk mengetahui apa yang kita lakukan itu sudah benar-benar memberikan dampak positif bagi upaya penurunan kemiskinan, " tutur Alwi.

Sementara itu Kepala BP2P3KS, Oetamj Dewi mengatakan bahwa kerjasama dengan Dinsos Jatim tersebut adalah mengetahui sejauh mana program-program sosial yang dikucurkan oleh Kemensos digunakan oleh Pemprov Jatim yakni melalui penelitian yang dilakukan oleh BP2P3KS.

"Kita tahu bahwa begitu banyak Bansos yang dikucurkan tetapi apakah itu membawa impact kepada rakyat kita," ungkap Oetami

Menurut Oetami, apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sudah bagus, akan tetapi jika hal tersebut tidak ditelilti maka akan sia-sia. Dasar penelitian itu lah yang nanti menjadi pijakan dalam pengembangan program kedepannya.

"Kami sangat mengapresiasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Bu Gubernur sangat konsen dengan penanggulangan kemiskinan karena kita tahu beliau upaya nya luar biasa yang didukung oleh para jajaran, Apakah Kementerian Sosial pun akan mendukung semua program-program bantuan yang ada di Dinas Sosial provinsi dan kabupaten," ujar Oetami.

"Jadi kami masuk ke kabupaten kota kamu juga harus izin ke provinsi Artinya dengan adanya kerja sama ini pintu sudah terbuka dan kita saat membuka wacana untuk berdiskusi program-program apa saja yang perlu di intervensi dengan ada riset," tambahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh BP2P3KS Kemensos RI nanti akan melihat bagaimana bantuan sosial yang diberikan oleh kmenterian memberikan dampak sosial bagi masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement