Politik Pilkada Serentak 2020

Pengamat Politik UB Malang: Wajar PBNU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda 

Minggu, 20 September 2020 - 20:27 | 26.99k
Pengamat Politik UB Malang, Wawan Sobari. (Foto: Dok TIMES Indonesia)
Pengamat Politik UB Malang, Wawan Sobari. (Foto: Dok TIMES Indonesia)
FOKUS

Pilkada Serentak 2020

TIMESINDONESIA, MALANG – Penundaan Pilkada Serentak 2020 yang dilontarkan oleh PBNU akibat Pandemi Covid-19 dianggap wajar oleh Pengamat Politik UB Malang, Wawan Sobari.

"Langkah dari organisasi seperti NU karena mereka mempunyai basis masa yang besar dan kadernya banyak maju pemilihan seperti di Kabupaten Malang yang dua-duanya dari NU. Jadi menurut saya wajar (Pilkada Ditunda)," ujar Wawan Sobari kepada TIMES Indonesia, Minggu (20/9/2020) malam.

Lebih lanjut dia mengatakan, itu merupakan suatu kekhawatiran dari PBNU, apabila dipaksakan diselenggarakan Pilkada akan menimbulkan dampak baru Covid-19.

"Kekhawatiran itu yang kemudian disampaikan suatu usulan, tentunya hal setiap masyarakat," terangnya. Namun, kata dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila Pilkada ditunda.

Diantaranya roda pemerintahan nantinya akan terganggu andaikata Pilkada benar-benar ditunda. Lantaran pemerintahan akan diisi oleh Plt atau bahkan Penjabat.

"Kalau pelaksana tugas hanya tiga bulan. Sedangkan Penjabat lebih dari tiga bulan atau bahkan setahun, seperti yang dilakukan di Kota Makasar," ungkapnya.

Yang paling penting kata dia, KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah bisa mengupayakan pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik saat pemilihan 9 Desember 2020 mendatang.

"Untuk yang petugas hingga di lapangan dilakukan Rapid. Seperti KPU Kabupaten Malang hingga mengganti ratusan petugasnya yang reaktif saat Rapid tes," urai Wawan Sobari.

Salah satu jalan keluar yang disebutkannya adalah, KPU sebagai penyelenggara bisa melakukan simulasi Pelaksanaan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Ya seperti menjaga jarak, memakai masker dan menyediakan tempat cuci tangan. Selain dirapid, petugasnya memakai APD. Kalau perlu dilakukan simulasi Pelaksanaan andaikata semua pemilih terindikasi OTG," tegasnya.

Menurutnya yang terpenting saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwasanya memilih di TPS saat pelaksanaan Pilkada itu aman.

"Kalau perlu saat mencoblos dapat hadiah masker maupun hand sanitizer, guna menepis kekhawatiran masyarakat terkait virus Corona di TPS," ungkapnya.

Pengamat Politik UB Malang, Wawan Sobari menyampaikan yang paling penting adalah kepastian Pilkada dilaksanakan atau Pilkada Serentak 2020 ditunda seperti usulan PBNU, supaya masyarakat memiliki kejelasan terkait tahapan pesta demokrasi lima tahunan ini. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES