Pemkab Probolinggo Siapkan Perbup Disiplin Protokol Kesehatan

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo, Jatim, menyiapkan peraturan bupati atau Perbup sebagai dasar peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Perbup mengacu pada Perda Jatim nomor 02 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Sanksi Denda. Perbup akan memperkuat dasar operasi yustisi yang belakangan gencar dilakukan.

Dalam rapat koordinasi atau rakor peningkatan penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan bersama Forkopimda, Rabu (16/9/2020) lalu, Bupati Tantriana Sari meminta masukan untuk menyempurnakan poin-poin dalam Perbup.

Rakor ini dihadiri Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko; Kapolres Probolinggo, AKBP Ferdy Irawan; Kapolresta Probolinggo, AKBP Ambariyadi Wijaya; Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, Gatot Ardian Agustriono; perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kraksaan; dan tim Satgas Penanganan Covid-19.

"Saya harap ada saran dan masukan dari kita semua di sini, dalam merumuskan Perbup untuk menyusun point-point penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan sanksi yang memang perlu ditegakkan, sehingga penyebaran Covid 19 dapat ditekan," kata Bupati Tantri.

Tantri menjelaskan, selama kurang lebih sepekan ini Tim Satgas Kecamatan telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di pasar dan titik-titik kerumunan.

Mereka yang kedapatan tidak memakai masker, langsung diberi sangsi sosial sebagai efek jera. Itu dilakukan agar masyarakat selalu mengikuti protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker.

Bupati Tantri berharap regulasi berupa Perbup tentang Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan yang saat ini sedang dibahas, mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement