DKPP Terima Puluhan Petisi Penundaan Pilkada Serentak

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Maraknya permintaan Penundaan pilkada serentak 2020 dirasakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hingga saat ini DKPP menerima petisi dari berbagai kelompok masyarakat yang cemas dengan kasus Covid-19.

Alfitra Salamm, anggota DKPP mengaku bahwa hingga kini DKPP telah menerima sebanyak 50 jenis petisi dari masyarakat yang meminta agar pilkada ditunda karena pandemi Covid-19 yang belum usai.

"Bahkan Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi agar Pilkada serentak 2020 ini ditunda karena ini menyangkut hak hidup masyarakat," Terang Alfitra saat menjadi pemateri di sebuah diskusi daring, Jumat (18/9/2020).

Menurut Alfitra usul penundaan pilkada sulit direalisasikan. Salah satunya penyebabnya karena biaya untuk pilkada akan membengkak jika ditunda kembali.

"Selama Pandemi Covid-19 ini biaya Pilkada sudah membengkak 5 kali lipat. Kalau ditunda akan semakin besar lagi," ujar Alfitra

"Kalaupun mau ditunda, itu hanya hari pencoblosannya saja (9 Desember). Tahapan-tahapan lainnya tetap berjalan seperti biasa," lanjutnya.

Alfitra menambahkan, pelaksanaan pilkada bisa terus dilanjutkan asalkan protokol kesehatan benar-benar diterapkan dan dipantau secara ketat. Dia mendesak pemerintah dan KPU tegas dalam menindak pelanggar protokol.

Kalau hal tersebut tidak di jalankan maka desakan penundaan pilkada serentak akan semakin besar karena kekhawatiran masyarakat akan kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. "Kuncinya protokol Covid saja. Bagaimana protokol Covid ini betul-betul harus dipatuhi," ungkap anggota DKPP ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement