Anggota DPR RI Gandung Pardiman Akan Pastikan Tidak Terjadi Kelangkaan Pupuk

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Pemerintah pusat harus merubah tata niaga pupuk. Sehingga kebutuhan pupuk harus disesuaikan dengan komoditas pertanian suatu daerah. Anggota DPR RI Gandung Pardiman menyampaikan hal ini disela-sela panen bawang merah gabungan kelompok tani desa Tirtohargo Kretek Sabtu (19/9/2020).

Gandung menilai kurangnya pasokan pupuk khususnya Phonska. Menjadi penyebab belum optimalnya hasil panen. Sebab bila dibandingkan dengan hasil panen kelompok tani di Gunung kidul. Masih dapat dioptimalkan volume panen maupun ukuran buahnya.

Bertolak dari fakta ini Gandung mengaku akan membentuk tim pengawas peredaran pupuk. Tim terdiri dari anggota legislatif dari partai Golkar mulai tingkat kabupaten hingga pusat.

"Tim akan mengawasi distribusi pupuk dari produsen hingga ke tangan petani," jelas Gandung.

Wakil Ketua Gapoktan Tirtohargo Kretek Subowo mengaku gembira karena akhirnya dapat memanen bawang merah. Sebab sebelumnya panen bawang merah hampir gagal. Menyusul rencana penutupan saluran Kamijoro. Saat kurang dua puluh hari memasuki masa panen.

Namun dengan bantuan Bapak Gandung Pardiman dan Bapak Bupati Suharsono akhirnya petani memperoleh sumber air lain. Untuk mengairi lahan pertanian.

Hingga akhirnya panen dengan volume mencapai 20 Ton setiap hektare. Petani bertambah gembira karena harga jualnya mencapai 20 ribu rupiah perkilogram.

Subowo mengakui kurangnya pasokan pupuk khususnya Phonska menjadi kendala utama. Menyusul kebutuhan Phonska yang cukup besar dalam budidaya bawang merah. Sementara dengan sistim Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setiap kelompok tani mendapat alokasi pupuk yang sama, baik jenis atau volumenya.

"Kebutuhan urea yang tidak terlalu banyak, bisa diganti phonska yang sangat dibutuhkan," jelas Subowo.

Bupati Bantul Suharsono yang hadir pada kesempatan tersebut bersama anggota DPR RI Gandung Pardiman memastikan, meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui peningkatan volume panen dan menjaga kestabilan harga, yang menjadi salah satu program Pemkab Bantul. Suharsono juga meminta masyarakat melapor bila menghadapi kendala. Agar dapat segera ditanggulangi oleh pemerintah. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement