Masuk Kategori Daerah Rawan Konflik Pilkada, Begini Antisipasi Bawaslu Lamongan

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Lamongan telah melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan konflik yang akan muncul pada penyelenggaraan Pilbup 2020.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan Bawaslu RI  yang dimuat di salah satu portal berita online nasional, Kabupaten Lamongan menjadi salah satu dari 40 Kabupaten/Kota yang dinilai memiliki potensi munculnya konflik selama proses tahapan Pilkada serentak 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Lamongan, M. Nadhim, menjelaskan bahwa ada 3 indikator kerawanan pada Pilbup Lamongan 2020.

"Ada tiga konteks, yaitu konteks sosial, politik dan konteks pandemi," kata Nadhim, Kamis (17/9/2020).

Nadhim menjelaskan, konteks sosial menyangkut gangguan keamanan, kekerasan atau 
Intimidasi pada penyelenggara. Sementara konteks politik menyangkut keberpihakan penyelenggara Pemilu, rekruitmen penyelenggara Pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN serta penyalahgunaan anggaran.

"Sedangkan konteks pandemi meliputi anggaran Pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah, daerah, resistensi masyarakat serta hambatan pengawasan Pemilu," tuturnya.

Lebih lanjut Nadhim mengungkapkan, pemetaan kerawanan dalam tahapan Pilbup tersebut merujuk pada data terkini serta berkaca pada data atau kejadian-kejadian pada tahapan sebelumnya.

"Misalnya terkait kontestasi, dulu pernah ada pembacokan Bapaslon pada Pilbup 2015. Terus terkait netralitas ASN, banyak putusan yang kita rekomendasikan kepada komisi ASN dan telah diputus, dan seterusnya," kata Nadhim.

Sebagai langkah pencegahan terjadinya konflik dalam setiap tahapan Pilbup Lamongan 2020, Nadhim menegaskan bahwa Bawaslu Lamongan telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan terkait hasil Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP).

"Bulan Juni kita sudah Buat IKP-nya, barusan kita juga mengupdate IKP untuk yang bulan ini dan kita masih menunggu hasil dari Bawaslu RI, data kita kumpulkan ke Bawaslu RI semua," kata Nadhim dari Bawaslu Lamongan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement