Fraksi PKB DPRD Surabaya Ingatkan Pemkot Soal Netralitas di Pilwali Surabaya

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Fraksi PKB DPRD Surabaya buka suara terkait Pilwali Surabaya 2020. Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz mengatakan bahwa pemkot sebagai lembaga eksekutif di Kota Surabaya harus menjalankan amanah rakyat sebaik mungkin. Utamanya mengenai anggaran untuk warga kota Surabaya.

Surabaya, saat ini masih dilanda pandemi Covid-19. Oleh karenanya, diharapkan dana anggaran APBD Kota Surabaya bisa dipergunakan untuk keperluan Covid-19.

"APBD Surabaya itu lumayan besar. Jadi harus benar-benar untuk rakyat. Jangan digunakan ke yang lain, apalagi terkait dengan politik. Fokus saja dulu di Covid-19 ini," ujarnya, Rabu (16/9/2020).

Kritikan untuk Pemkot Surabaya itu bukan isapan jempol semata. Saat ini di tengah pandemi Covid-19, Surabaya akan melakukan gelaran akbar kontestasi politik yakni Pilwali Surabaya 9 Desember mendatang.

Menurutnya, ada kemungkinan Pemkot Surabaya menyalahgunakan APBD Surabaya untuk kepentingan politik, utamanya untuk memenangkan salah saru pasangan calon yang akan berkompetisi di Pilwali Surabaya.

Salah satu indikasinya yakni ketika Mahfudz rapat dengan komisi B DPRD Surabaya, ada salah satu bahasan bahwa Pemkot akan memberika  bantuan-bantuan dana untuk UMKM Kota Surabaya dalam waktu dekat.

"Saat ini sudah ada potensi itu. Ketima ada bahasan akan ada bantuan untuk UMKM, Lalu Dinas Infokom mulai mendata kelompok masyarakat seperti KIM yang akan dibiayai Pemkot, lalu Dispora meminta data pengurus Karang Taruna Surabaya, Dispora meminta data pengurus tempat ibadah lengkap dengan nama alamat dan Nik mereka. Ini bahaya bagi saya, sudah ada indikasi," ujarnya.

Menurut Mahfudz, adanya rencana dinas-dinas di Pemkot melakukan pendataan itu adalah salah satu langkah yang berbahaya. Sebab saat ini, sedang masa politik. Maka dari itu, ia berharap Pemkot menunda pemberian bantuan-bantuan tersebut.

“Kita sudah tahu lah arahnya mau ke siapa. Ini kan bahaya menurut saya. Jadi tolong Pemkot untuk hentikan atau tunda dulu rencana pemberian bantuan semuanya itu, sampai kontestasi ini selesai. Baru nanti setelah pilwali, silahkan berikan bantuan ke masyarakat,” katanya.

Mahfudz mengaku bingung dengan kebijakan Pemkot Surabaya. Ia mengatakan jika pandemi Covid-19 ini sudah ada sejak bulan Maret 2020. Tapi mengapa realisasi bantuan mulai masif diberikan saat ini, di masa politik jelang pencoblosan.

“Aneh saja, kemarin-kemarin itu kemana saja? Apa nggak ada uangnya? Kok aneh baru sekarang ada uangnya. APBD itu dana rakyat, jadi kembalikan ke rakyat sesuai dengan aturan dan keinginan rakyat. Jangan ditungganggi masa politik seperti ini,” ungkapnya.

Ia mengatakan, jika Pemkot ngotot untuk melaksanakan dan merealisasikan rencana pemberian bantuan di tengah masa politik seperti ini, apalagi jika disusupi untuk memenangkan salah satu paslon. Maka ia atas nama fraksi, akan melaporkan Pemkot Surabaya ke pihak yang berwajib.

“Jelas, kita tidak akan segan melaporkan ke penegak hukum. Mulai dari KPK, Kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. kami akan benar-benar mengawasi di lapangan. Semua elemen yang kami punya akan mengawasi APBD ini jangan sampai ditungganggi kepentingan politik,” kata Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya perihal Pilwali Surabaya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement