TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dinilai banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan.
Apalagi, kata Ahok, setelah dirinya masuk kelingkaran BUMN atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), banyak tata kelola yang buruk dirasakannya. Menurutnya, ratusan BUMN tersebut lebih baik dikelola dengan profesional. Kata Ahok, Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.
"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek," katanya seperti yang dikutip dari tayangan YouTube POIN oleh TIMES Indonesia, Rabu (16/9/2020).
Ahok mengaku, di Pertamina saja misalnya, sangat banyak dengan lobi-lobi politis. Termasuk pada bagi-bagi jabatan direksi dan komisaris. Salah satunya, ketika ada pergantian direktur. Masih ada yang tidak memberi tahu kepadanya sama sekali.
"Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri," jelasnya.
Saat ini kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Indonesia butuh banyak pekerja yang jujur untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN. Hal itu demi kebaikan untuk kedepannya agar terkelola dengan baik. "Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai, itu adalah hak Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina untuk berbicara ke publik.
"Menjawab Pak Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu adalah urusan internalnya di Pertamina, kami berikan ruang bagi komisaris dan direksi untuk lakukan komunikasi," ujarnya Rabu (16/9/2020).
Namun ia meminta, komunikasi yang dilakukan ke publik tetap dilakukan dengan cara yang tepat dan baik. "Jadi kita sih tetap minta mereka komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi," jelasnya.
Arya juga menjawab soal dugaan Ahok bahwa ada lobi-lobi direksi dan komisaris kepada menteri dalam hal mengamankan jabatan. Ia menekankan seluruh komisaris dan direksi murni ditunjuk oleh Kementerian BUMN.
"Soal komisaris di BUMN ya semuanya berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita, Kementerian BUMN. Sementara yang lain kan dari kita semua, namanya juga BUMN kan penugasannya dari Kementerian BUMN," ujarnya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Ahmad Rizki Mubarok |
| Sumber | : TIMES Jakarta |
