Jelang Kampanye Pilkada, Polda Jateng Awasi Ketat Pelaksanaan Protokol Kesehatan

TIMESINDONESIA, SEMARANG – Tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020 menyebabkan interaksi langsung antara peserta pilkada dan masyarakat pemilih. Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Lutfi, menjelaskan bahwa Polda Jateng akan melakukan pengamanan ketat untuk mengantisipasi klaster baru.

Sebanyak enam pasangan calon (Paslon) di Jawa Tengah dipastikan akan melawan kotak kosong di Pilkada 2020 mendatang. Dari enam Paslon tersebut hanya satu daerah yang bukan petahana.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat mengatakan, lima Paslon petahana yang melawan kotak kosong berasal dari Kota Semarang, Grobogan, Boyolali, Sragen dan Kebumen.

"Jadi di Jateng Paslon yang akan melawan kotak kosong yang bukan berasal dari petahan hanya di daerah Wonosobo," jelasnya pada Senin (14/9/2020).

Sementara itu Kapolri Jenderal Idham Azis perintahkan jajarannya cegah klaster baru covid-19 (korona) selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Instruksi tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020.

Surat yang ditandatangani Kabaharkam Komjen Agus Andrianto. Kaopspus Aman Nusa II-Pencegahan covid-19 Tahun 2020 itu menyebut dalam waktu dekat calon kepala daerah akan memulai melakukan kampanye secara tatap muka dan virtual.

Tahapan kampanye tersebut menyebabkan interaksi secara langsung antara peserta pilkada dan masyarakat pemilih. Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Lutfi, menjelaskan bahwa jajarannya akan melakukan pengamanan ketat untuk mengantisipasi klaster baru.

"(Tahapan ini) berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru covid-19. Oleh karena itu, sesuai arahan pimpinan Polri, kita perkuat pencegahannya," ujarnya.

Kapolda Jateng telah meminta jajaran di daerah melaksanakan langkah-langkah pencegahan penyebaran covid-19. Hal itu juga bertujuan memperkuat pemeliharaan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Jajaran Polda Jateng diminta bersinergi dan berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Daerah, TNI, dan pihak terkait di wilayah penyelenggara pilkada. Sinergisitas penting agar pilkada berjalan aman dan damai.

Jajaran Polda Jateng juga diminta memahami Peraturan KPU (PKPU) terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020. Khususnya ihwal pembatasan jumlah peserta kampanye tatap muka.

Aturan PKPU dalam Pilkada Serentak 2020 yang harus dipahami jajaran Polda Jateng tersebut adalah mengatur rapat umum maksimal dihadiri 100 orang. Sementara itu, rapat terbatas maksimal dihadiri 50 orang, dan debat dihadiri maksimal 50 orang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement