DKI Jakarta Kembali PSBB, Pakar Antropologi: Itu Pilihan yang Rasional

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pakar Antropologi, Universitas Khairun, Ternate, Yanuardi Syukur menilai, penerapan PSBB kembali di DKI Jakarta adalah pilihan rasional.

Hal itu dikarenakan, Pemrov DKI Jakarta memang sedang dihadapkan pada fakta bahwa penderita Covid-19 di Ibu Kota sangat mengkhawatirkan.

"Sebagai Gubernur (Anies Baswedan), ia berpikir untuk membatasi mobilitas warga karena asumsi bahwa mobilitas tersebut berkontribusi pada penyebaran virus corona yang tidak berhenti. Artinya, jika mobilitas warga disertai dengan tertib sosial maka bisa jadi angka penderita Covid-19 tidak begitu tinggi," katanya kepada TIMES Indonesia, Selasa (15/9/2020).

Pilihan penerapan PSBB kembali ini tentu harus dihargai sebagai bagian dari tanggungjawab kepala daerah kepada daerahnya. Apalagi ini menyangkut kesehatan orang banyak. Jika masyarakat sehat, maka roda ekonomi juga akan berjalan lancar. Tapi jika masyarakat tidak sehat, sulit sekali untuk menggerakkan roda ekonomi.

"Secara antropologis, saya melihat bahwa para elite harus menunjukkan keteladanan dengan mengikuti protokol, karena masyarakat kita cenderung mengikuti pemimpinnya. Kita adalah masyarakat yang senang menyontoh. Maka, contoh dari elite entah itu baik atau tidak baik, memiliki dampak bagi masyarakat," jelasnya.

Untuk itu, tertib sosial yang ia harapkan dalam bentuk ketaatan pada protokol harus dibarengi dengan tertib personal yang terlihat dari kesungguhnya untuk mengikuti protokol kesehatan sebaik-baiknya.

Dalam konteks ini, tiap individu diharapkan dapat menjadi agen tertib sosial dengan memanfaatkan segenap kapasitasnya agar orang terdekatnya juga ikut protokol kesehatan.

"Saya melihat bahwa sudah saatnya tiap kita menjadi agensi dengan intensi (niat) untuk mengikuti protokol kesehatan. Kita juga dapat memanfaatkan segenap kapasitas sumber daya yang ada seperti relasi atas-bawah atau relasi horizontal (sesama masyarakat) untuk benar-benar ikuti protokol," jelasnya.

Karena itu, lanjut Yanuardi, kebijakan dari atas saja tidak cukup untuk membatasi penyebaran virus. Harus ada agensi aktif dari tiap orang seperti elite, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, agar ikut serta dalam sosialisasi menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Semua harus bergerak bersama-sama.

"Jika langkah itu kita lakukan, maka selain kita telah menghidupkan kembali budaya gotong-royong dalam bentuk keagensian aktif untuk kampanye ikut protokol, juga telah berkontribusi untuk membantu percepatan turunnya angka penderita Covid-19," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Pemprov DKI Jakarta memutuskan menerapkan kembali PSBB DKI Jakarta secara ketat mulai 14 September 2020 kemarin. Hal itu untuk menekan kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus bertambah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement