PDI Perjuangan Hadirkan Pimpinan KPK RI di Sekolah Cakada, Ini Tujuannya

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata menjadi salah satu narasumber pengajar dalam Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) PDI Perjuangan Gelombang III. Hal ini, salah satu bentuk komitmen PDI Perjuangan melahirkan pemimpin bersih dari tindak pidana korupsi.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pimpinan KPK diundang untuk mengajar di sekolah partai merupakan komitmen partainya untuk memastikan para cakada yang diusung di Pilkada 2020, melaksanakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat ketika terpilih nanti.

"Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah Konstitusi, perintah undang-undang," ucap Hasto, Sekjen PDI Perjuangan dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Dan itupun lanjut Hasto, sejalan dengan amanat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang lalu diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. 

Pada 1955, atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.

"Ibu Megawati sudah mengingatkan kita semua, bahwa dengan sejarah begitu, kalau kita mempunyai nurani, kita harus bertanya apa niatan kita untuk menjadi baik bupati, walikota, gubernur?" ucap Hasto mengutip pernyataan Megawati.

"Apakah hanya untuk mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang? Mari kita merefleksikannya," imbuh politisi asal Yogyakarta tersebut.

Saat mengisi sekolah partai PDI Perjuangan itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan sejumlah prinsip yang harus dilaksanakan oleh calon pemimpin di daerah seandainya terpilih di Pilkada serentak 2020.

Alexander menyampaikan ada keyword mudah yang diingat para cakada PDIP ketika terpilih sebagai kepala daerah. Disebutnya sebagai '4 No', yakni No Bribery atau tidak boleh menyuap atau menerima suap.

Yang kedua adalah No Kickback atau tak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya. Ketiga adalah No Gift atau berarti tak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun.

Dan yang terkahir, adalah No Luxurious Hospitality atau tak boleh menjamu atau menerima jamuan sebagai tamu yang berlebihan. "Jika anda ikuti 4 No ini, saya yakin anda akan aman selama menjabat, tak perlu khawatir dan perlu takut membuat keputusan," ucap Alexander.

Merespons arahan Pimpinan KPK RI ini, PDI Perjuangan berharap, agar para peserta sekolah partai tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat. "Kita tidak boleh berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan diri sendiri," tandas Hasto. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement