Soal Keluhan Pupuk Bersubsidi, DPRD Bondowoso Minta Pemkab Lebih Bijak dalam Pendistribusian

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Semenjak ada pengurangan jatah pupuk bersubsidi sekitar 50 persen, beberapa bulan terakhir, sejumlah petani di Kabupaten Bondowoso mengeluhkan kelangkaan pupuk besubsidi. Kalau pun ada harganya cukup mahal.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir meminta Pemkab setempat agar pendistribusian pupuk  bersubsidi sesuai dengan arahan pemerintah.

"Yakni dalam setiap hektar dua kuintal umpamanya, maka insyaallah tidak begitu menjadi keluhan," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (13/9/2020). 

Menurutnya ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan, pertama jika petani tidak puas kalau hanya dua kuintal. Maka otomatis mengurangi jatahnya lahan yang lain.

Sementara kedua kata dia, ada kebijakan yang salah. Karena jatah pupuk bersubsidi itu maksimal dua hektar untuk setiap petani. 

"Bagi Petani yang memiliki lahan sepuluh hektar dia hanya diberi hak untuk di dua hektar, delapan hektarnya disuruh beli yang non subsidi," paparnya.

Kemudian, ini yang biasanya dimanfaatkan, karena yang lahannya 8 hektar tidak dapat jatah pupuk bersubsidi, dia harus beli yang non subsidi seharga Rp. 600 ribu.

"Nah ini bisanya yang mempengaruhi kios-kios dengan harga dua kali lipat. 1 kuintal yang non subsidi Rp 600 ribu, yang subsidi hanya Rp 180 ribu," jelasnya. 

Dijelaskannya juga, bahwa harga pupuk subsidi  sebenarnya Rp 600 ribu itu. Tapi dijual Rp180 ribu karena didalamnya ada uang pemerintah, ada subsidi pemerintah. "Nah biasanya mereka beli dengan harga dua kali lipat," imbuhnya 

Maka dalam persoalan ini tak bisa dilihat petaninya saja, karena pupuk itu untuk lahan bukan untuk petani. Maka lahan siapapun, memiliki hak untuk menggunakan pupuk subsidi.

"Karena kita jangan melihat pada dia kaya dan sebagainya. Tapi di bawah petani ada buruh tani yang menggantungkan hidupnya kepada pertanian," papar politisi PKB tersebut.

Jika pendistribusian pupuk besubsidi tak bijak, maka pasti angka pengangguran bertambah. "Para buruh tani tidak bisa kerja lagi. Itu yang harus kita pikirkan bersama," tegas Ketua DPRD Bondowoso tiga periode berturut-turut tersebut. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement