Peristiwa Nasional

Kementerian Agraria Optimistis Selesaikan Pengadaan Tanah Rel Kereta Api Makassar Pare-Pare

Sabtu, 12 September 2020 - 16:55 | 68.36k
Ilustrasi Perkeretaapian. (Foto: atrbpn.go.id)
Ilustrasi Perkeretaapian. (Foto: atrbpn.go.id)

TIMESINDONESIA, JAKARTAKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan optimistis pengadaan tanah jalur kereta api Makassar Pare-Pare dapat berjalan sesuai rencana.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat rapat pada Senin (11/09/2020) mengatakan, jalur kereta api menjadi prioritas kerja pemerintah.

Perkeretaapian 2

"Kalau ada masalah-masalah namun sudah sesuai Undang-Undang laksanakan saja, kita tidak bisa menunggu terlalu lama harus cepat dan tepat sasaran," tutur Sofyan A. Djalil.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Priono menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk jalur kereta api Makassar Pare-Pare sejauh ini sudah berjalan dengan baik.

"Kami sudah sering melakukan rapat sebelumnya dan mendapatkan progres yang baik, salah satunya kita sudah memiliki timeline akhir desember pekerjaan pengadaan tanah makasar Pare-Pare akan tuntas dengan dukungan kolaborasi para pihak yang terkait khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengapresiasi kolaborasi pihak-pihak yang ikut andil dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dan menyampaikan masukannya bagi percepatan pengadaan tanah jalur kereta api Makassar Pare-Pare yang tidak disetujui masyarakat dan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.

"Kami sudah mempunyai timeline bulan desember ini. Kalau saya dapat memberi masukan khususnya berkaitan dengan pengadilan, kalau mungkin jumlah hakim yang ditugaskan di sana bisa ditambah mungkin akan lebih cepat. Para hakim di sana sudah bekerja dengan sangat baik, namun kalau memungkinkan bisa ditambah," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Soltoni Mohdally mengatakan akan siap membantu kendala-kendala dan hambatan di lapangan.

"Dalam masalah penambahan hakim akan segera kita bantu urus ke Mahkamah Agung dan jika ada hal lain yang menjadi tanggung jawab kami jangan ragu untuk melaporkan akan segera kami sampaikan kepada pimpinan,” ungkapnya.

Selain dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, turut dihadiri juga oleh Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN; Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, serta Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES