Kopi TIMES

Menjernihkan Opini Publik di Masa Pandemi

Sabtu, 12 September 2020 - 15:07 | 182.37k
Sukmasih, Pemerhati isu komunikasi, sosial dan politik. Belajar di Prodi Ilmu Komunikasi-Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Sukmasih, Pemerhati isu komunikasi, sosial dan politik. Belajar di Prodi Ilmu Komunikasi-Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

TIMESINDONESIA, BANTEN – Opini publik kian berkembang selama masa pandemi. Hal ini menunjukkan sebuah dinamika dalam komunikasi publik. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah dituntut untuk melakukan sejumlah langkah strategis untuk meminimalisir sekaligus menangani dampak penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok tersebut.

Sejak awal Covid-19 menyebar ke berbagai negara, pemerintah Indonesia dinilai terlalu tenang atau terkesan slow respon terhadap sinyal bahaya. Narasi pemerintah pada awal munculnya kasus Covid-19 di Indonesia fokus pada menenangkan publik. Hal ini yang kemudian memicu opini publik yang menilai pemerintah tidak serius dalam menangani penyebaran Covid-19.

Pada pemberitaan Kompas.com (10/9) mengabarkan tanggapan nasional terhadap Covid-19. Pemerintah Indonesia dianggap terus meloggarkan pembatasan meskipun kasus dan kematian meningkat pesat. Bahkan dalam pemberitaan tersebut tertulis bahwa Indonesia tampaknya menyerah untuk meratakan kurva (menurunkan kasus Covid-19) demi membuka kembali ekonomi.

Sementara itu, publik menilai pemerintah Indonesia lebih mementingkan ekonomi dibanding kemanusiaan.

Gas-Rem Sekadar Retorika

Ini adalah permasalahannya, jika opini publik adalah wujud dinamika komunikasi. Opini pblik selama masa pandemi cenderung negatif, maka hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam komunikasi publik yang dilakukan pemerintah. Pemerintah terus menarasikan new normal dan gas-rem selama masa pemulihan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke II memang bernilai negatif, dan hal ini menjadi lampu kuning bagi perekonomian Indonesia. Apabila di kuartal ke III pertumbuhan ekonomi nasional kembali benilai negatif, maka dapat dipastikan Indonesia masuk ke dalam jurang resesi.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar untuk menyambut new normal. Dalam menarasikan new normal, pemerintah bermaksud menjalankan roda perekonomian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah menarasikan gas-rem sebagai wujud kelanjutan dari narasi new normal.

Pada praktiknya, masyarakat memang kembali melakukan kegiatan ekonomi namun tidak diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan. Sementara itu laporan prediksi pertumbuhan ekonomi dari berbagai lembaga bahkan dari kementerian keuangan sendiri menunjukkan kalimat pesimis. Indonesia tetap terancam jatuh ke jurang resesi.

Pertanyaannya adalah apa yang salah dari narasi gas-rem yang disampaikan pemerintah kepada publik?

Pokok permasalahannya adalah narasi gas-rem hanya dijadikan retorika tanpa diikuti tindak lanjut yang nyata.

Gas merupakan istilah simbolik untuk menggambarkan kegiatan ekonomi yang dilakukan selama masa pandemi, sementara rem merupakan istilah simbolik untuk menghentikan kegiatan ekonomi apabila kasus Covid-19 terus meningkat.

Hingga 11 September 2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 210.940 dengan angka kematian sebanyak 8.544 orang. Sejumlah klaser baru bermunculan membuat kurva kasus Covid-19 menunjukkan peningkatan. Pemberitaan lokal, Banten Pos (11/9) mengangkat headline “Rumah Sakit Jadi Klaster Baru Covid-19”. Headline tersebut dibuat bukan tanpa alasan, melihat trend penularan Covid-19 yang menyerang tenaga medis membuat media beramai-ramai membuat pemberitaan yang menggiring opini publik. 

Namun hingga saat ini, hemat penulis memandang pemerintah belum memberikan sikap tegas dalam menentukan arah kebijakan yang dapat mengendalikan kondisi krisis kesehatan yang mengancam hajat hidup masyarakat.

Inkonsistensi Pemerintah

Komunikasi yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 cenderung tidak sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Baru-baru ini, trend peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia ternyata membuat rumah sakit di Jakarta kewalahan, Ibu Kota negara tersebut menjadi pusat penyebaran Covid-19. Pemerintah provinsi DKI Jakarta bahkan mewacanakan tarik tuas rem mendadak (pemberlakuan kembali PSBB di wilayah Jakarta). Namun hal berbeda justru diwacanakan pemerintah pusat.

Melansir laman detik.com (11/9), Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa Pembatasan Sosial Berskala Mikro dinilai lebih efektif dalam menangani trend peningkatan kasus Covid-19. Ini merupakan sedikit gambaran dari wujud komunikasi pemerintahan yang tidak searah, hemat penulis komunikasi pemerintahan yang tengah terjadi tampak tidak terkoordinir dengan baik.

Selain itu, hadirnya kontestasi pilkada di masa pandemi juga menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam menangani penularan Covid-19. Pemerintah pusat terus mewacanakan penerapan protokol kesehatan namun sejumlah calon kepala daerah justru menciptakan kerumunan massa. Ini adalah salah satu wujud pelanggaran aturan protokol kesehatan.

Citra Pemerintah

Selama mengikuti berbagai pemberitaan di media massa mengenai berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah telah membentuk citra buruk Indonesia.

Meningginya kurva kasus Covid-19 tanpa menunjukkan tanda-tanda penurunan membuat sejumlah negara khawatir berkontak langsung dengan Indonesia. Kurva yang terus meninggi dengan penambahan kasus sekitar 3.000 kasus per hari menjadi lampu peringatan bagi sejumlah negara untuk menolak penerbangan dari Indonesia. Sekitar 59 negara menolak kedatangan WNI.

Melansir pemberitaan CNN Indonesia (11/9) Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang berisiko tinggi untuk dikunjungi karena kasus risiko penularan virus corona.

Dalam mengahadapi pandemi Covid-19, Indonesia memang tidak sendiri. Namun, sampai pada 11 September 2020, Indonesia menempati posisi negara ke-23 dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia, sementara di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi negara ke-2 dengan kasus Covid-19 terbanyak. Ini adalah kabar buruk yang memperburuk citra pemerintah di dalam maupun di luar negeri.

Selayang Saran

Dengan peningkatan kurva kasus Covid-19 di Indonesia maka akan memperburuk citra pemerintah baik di mata publik dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Sudah bukan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menyampaikan kebingungan antara menyelesaikan krisis kesehatan atau krisis ekonomi.

Kerja sinergis penting untuk dibangun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait dalam menangani krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Membangun komunikasi yang searah dan terkoordinir sangat penting dilakukan agar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang berbeda dalam menghadapi Covid-19.

Sudah bukan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menarasikan gas-rem, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tegas. Bisa jadi menarik tuas rem secara perlahan perlu dilakukan sembari membangun komunikasi pentaholix bersama stakeholder agar menciptakan kesepahaman agar publik mau dan mampu survive dari kondisi yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan ekonomi.

Mengenai opini publik yang menilai kinerja pemerintah seolah tampak inkonsisten hendaklah menjadi perhatian. Opini publik, meskipun terkadang sifatnya subjektif, namun seringkali timbul dari hasil diskusi mendalam. Di negara demokrasi dengan kemampuan menggunakan teknologi komunikasi yang mumpuni, rasanya opini publik perlu menempati posisi tersendiri untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19.

Dalam rangka menangani citra buruk yang tercipta akibat krisis, diam bukanlah tidakan yang tepat untuk dilakukan. Krisis akibat Covid-19 adalah krisis yang menyerang berbagai sektor kehidupan, di kondisi yang seperti ini opini publik tak mudah untuk menemui titik jenuh dan menghilang.

Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menghentika diri untuk bernarasi dan beretorika. Sudah saatnya melakukan management crisis dan melakukan komunikasi emergency. Kepastian kebijakan, konsistensi dalam implementasi kebijakan serta komunikasi yang searah dapat menjadi awal yang baik untuk memperbaiki situasi chaos yang terjadi.

***

*) Oleh: Sukmasih, Pemerhati isu komunikasi, sosial dan politik. Belajar di Prodi Ilmu Komunikasi-Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES