Gubernur Jatim Khofifah Ingatkan Kepala Daerah Segera Realisasikan APBD

TIMESINDONESIA, BATU – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Timur agar mengecek realisasi anggaran APBD nya masing-masing karena pada beberapa daerah realisasi anggaran tahun 2020 masih sangat rendah.

Hal ini dikemukakan oleh Khofifah dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 di Jawa Timur yang dilaksanakan di Klub Bunga Resort, Kota Batu, Jumat (11/9/2020) yang diikuti seluruh pimpinan daerah di Jawa Timur.

“Pada closing statement saya berpesan kepada bupati dan wali kota agar realisasi anggarannya tolong dicek semua karena beberapa daerah relatif rendah,” ujar Khofifah.

Padahal dalam beberapa pertemuan, bukan hanya gubernur yang mengingatkan realisasi anggaran, namun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengingatkan.

Menurut Khofifah saat ini spending (mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah) adalah APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota. Maka dibutuhkan percepatan realisasi, ketepatan dan akutanbilitas penggunaan anggaran.

Hal ini menurut Khofifah sudah sangat sering diingatkan melalui koordinasi virtual dengan Kementerian bahkan Presiden juga mengingatkan hal tersebut. Karena itu diperlukan langkah-langkah penyelarasan agar semua pihak bisa melangkah tepat dan cepat.

“Apa yang harus kita lakukan dalam ikhtiar menggerakkan ekonomi tetapi keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat terjaga dan penanganan Covid-19 juga terkendali,” katanya.

Menurutnya, rapat koordinasi ini dilakukan untuk merevitalisasi seluruh proses yang selama ini sudah dilakukan oleh seluruh kepala daerah, Polri dan TNI.

Gubernur ingin bagaimana melalui rakor ini terbangun sinergisitas bersama-sama dalam menangani Covid-19, sehingga penyakit ini bisa terkendali tapi perekonomian bisa digerakkan bersama-sama.  

Sementara itu Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran mengatakan bahwa kekuatan Jawa Timur adalah guyub dan rukun. Hal ini menjadi modal untuk menghadapi Pandemi Covid-19 serta beberapa even pilkada dan kegiatan masyarakat yang penting. 

“Kita selalu bicarakan bersama-sama, pertemuan ini lebih antisipasi agar semua ada kesamaan langkah,” ujarnya.

Bahkan dalam persiapan pilkada pun, KPU dan Bawaslu sudah menyiapkan peraturan KPU dan Bawaslu untuk penerapan protokol kesehatan selama Pilkada.

Dalam kesempatan itu, Kapolda mengingatkan bahwa ada ancaman pidana bagi penderita Covid-19 yang sudah mengetahui positif namun masih berjalan-jalan kemana-mana.

“Kalau sudah tahu positif tapi masih berjalan kemana-mana, ancamannya satu tahun, kalau yang tidak tahu atau karena kelalaiannya ancaman pidananya enam bulan,” ujarnya. 

Sementara Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah SSos MM menjelaskan bahwa rakor bersama Gubernur Jatim Khofifah ini untuk melakukan evaluasi sekaligus mengoordinasikan langkah pimpinan daerah dalam penanganan Covid-19. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement