Kementerian ESDM RI Dorong Pemda Susun Rencana Ketenagalistrikan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) mendorong pemerintah daerah (pemda) segera menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).

"Agar tercipta sinergi perencanaan ketenagalistrikan nasional, baik Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero)," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Munir Ahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020).

Munir Ahmad menyoroti saat ini belum semua daerah menyusun RUKD. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam perencanaan ketenagalistrikan dibutuhkan guna menjamin ketersediaan pasokan listrik masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19.

"Kondisi pandemi covid-19 ini tentu membuat kita harus menelaah arah perencanaan ketenagalistrikan nasional, sehingga penyediaan tenaga listrik di masyarakat tetap terjamin," ujarnya.

Ia juga menyampaikan program-program prioritas subsektor ketenagalistrikan yang hingga saat ini terus didorong, seperti peningkatan kapasitas nasional melalui program 35.000 MW, program peningkatan rasio elektrifikasi, program peningkatan kebutuhan listrik dengan mendorong kendaraan bermotor listrik dan PLTS Atap, serta program stimulus keringanan tagihan listrik khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, program mendukung industri pengolahan mineral dalam negeri (smelter) dan melistriki kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi program prioritas yang membutuhkan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah, PT PLN (Persero), serta para pemangku kepentingan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, mengatakan bahwa arah pembangunan ketenagalistrikan berupaya untuk menggunakan energi setempat khususnya dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Ia berharap perencanaan tersebut dapat dilaksanakan PLN dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Selain Kementerian ESDM RI yang mendorong pemda menyusun rencana ketenagalistrikan, PLN mengajak pemda bersama-sama merencanakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem, khususnya penggunaan EBT. "Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan PLN sangat kami butuhkan. Apalagi dengan covid-19 yang dibutuhkan selanjutnya adalah perencanaan beban, sehingga dapat disinergikan dengan suplai listrik," tuturnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement