Siap Kibarkan Bendera Hijau, Apa Fungsi BPP Kostratani?

TIMESINDONESIA, BATU – Kementan RI melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menegaskan Kostratani memiliki peranan penting untuk pembangunan pertanian sekaligus menjadi pusat data dan informasi.

Tokoh sentral penggerak utamanya adalah penyuluh, petani dan petugas lapangan lainnya seperti POPT, petugas Alsin, dan lainnya. 

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan peran Kostratani sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas usaha taninya.

Lebih lanjut SYL mengatakan bahwa target Kementerian Pertanian yaitu peningkatan produktivitas 7% pertahun. Hal ini dapat diwujudkan jika penyuluh dan petani bergerak bersama sama dengan didukung Kostratani yang ada di setiap kecamatan atau BPP.

Sementara Kepala BPPSDMP, Prof. Dedi Nursyamsi, mengatakan Kostratani adalah sumber data. "Semua data pertanian yang dibutuhkan ada di Kostratani. Sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitis yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru atau informasi yang bermakna," ujar Dedi.

Lebihlanjut Kepala BPPSDMP mengatakan bahwa jumlah BPP yang ada sekarang sebanyak 5.733 BPP tersebar di 34 provinsi. Dari jumlah tersebut sudah ditransformasi ke BPP Kostratani dan terkoneksi dengan Agriculture War Room sebanyak 3.622 BPP.

Masih tersisa yang belum ditransformasi ke BPP Kostratani sebanyak 2.111 BPP. Sisa tersebut akan diselesaikan diakhir bulan September 2020. Sehingga bendera hijau akan berkibar di BPP Kostratani mulai 1 Oktober 2020.

Dijelaskannya melalui BPP Kostratani akan tersaji semua sumber data, seperti Data Petani, Data Kelembagaan Pelaku Utama (seperti poktan, gapoktan, KEP), Data Kelembagaan Penyuluhan (BPP dan Posluhdes), Data Ketenagaan Penyuluhan (PNS, THLTBPP, Swadaya, & Swasta) serta Materi dan Informasi Penyuluhan bisa diakses melalui sistem.

Hal lainnya BPP Kostratani juga melakukan pendampingan dan pengawalan gerakan pembangunan pertanian, seperti percepatan pencapaian target program dan kegiatan pembangunan pertanian. Termasuk memantau ketersediaan benih, pupuk, alsintan, teknologi, pembiayaan, pangan, informasi harga, dan melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian.

Terkait dengan adanya penyelesaian BPP yang belum terkoneksi, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, mengatakan sesuai dengan arahan dari Kepala BPPSDMP bahwa penyelesaian 2.111 BPP sudah didistribusikan ke Pusluhtan, Pusdiktan dan Puslatan. "Tentu kami masih menunggu arahan dari Pusat, BPP mana yang menjadi tanggungjawab kami untuk diselesaikan atau terkoneksi dengan AWR," jelasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement