Politik Pilkada Serentak 2020

Gubernur Jatim Khofifah Minta Kepala Daerah Tak Mainkan Dana Bansos Demi Pilkada

Rabu, 09 September 2020 - 19:30 | 46.87k
Gubernur Jatim Khofifah, Rabu (9/9/2020).(Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)
Gubernur Jatim Khofifah, Rabu (9/9/2020).(Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)
FOKUS

Pilkada Serentak 2020

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta agar Kepala daerah tidak memanfaatkan dana bansos Covid-19 untuk kepentingan kampanye Pilkada Serentak 2020.

Peringatan tersebut ia ungkapkan pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI menyebut ada kepala daerah di Jawa Timur yang bermain-main dengan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerahnya.

"Ya sebetulnya waktu kita di Dyandra itu kan kita mengundang juga Pak Pahala Nainggolan. Beliau menyampaikan agar masing-masing yang sedang mengikuti kontes Pilkada ini menjaga jangan sampai ada anggaran-anggaran negara yang dalam bentuk bansos atau bantuan apapun kemudian dikasih label dari kandidat tertentu," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/9/2020) petang. 

Diketahui, pada Juli 2020 lalu memang Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengisi materi dalam rakor penyerapan anggaran dan pemulihan ekonomi di Dyandra Convention Center Surabaya. Selain KPK, turut hadir pula Kajati, BPKP, dan OJK dan BI. 

"Itu secara eksplisit beliau pesan jadi saya mohon semuanya bisa mengikuti format ini dengan fair play," tegas gubernur perempuan pertama di Jatim ini. 

Hari ini, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, daerah yang melakukan refocussing anggaran itu ternyata peserta petahana di Pilkada Serentak 2020.

Temuan tersebut didapat KPK setelah melakukan telaah terhadap refocusing anggaran pendapatan dan belanja sejumlah daerah. 

"KPK juga melakukan telaah terhadap dana-dana refocusing daerah lainnya. Di mana kepala daerah menganggarkan dengan pertimbangan apakah daerah tersebut akan melakukan pilkada atau tidak," ucap Lili, Rabu (9/9/2020).

"Karena kita menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk di akal, korban covidnya sedikit, tapi refocusing-nya sangat tinggi. Ternyata itu para petahana yang akan maju juga pilkada," imbuh dia.

Meskipun Lili tidak membeberkan secara spesifik daerah mana yang main-main dengan refocusing anggaran, namun dia menyebut bahwa daerah dimaksud berada di wilayah provinsi Jawa Timur.

Lili mengatakan, KPK sudah menegur kepala daerah tersebut agar menormalkan kembali anggarannya. Hal ini, kata dia, untuk mencegah langkah yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

"Kami tidak bisa sebut kabupatennya ya. Tapi yang pasti itu di wilayah Jatim. Kami sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan diwajarkan karena kita tidak ingin ini mengarah kepada pidana, lebih bagus dicegah," kata Lili.

Untuk itu, Lili mengingatkan semua kepala daerah mengenai refocusing anggaran. Ia juga meminta kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPKP untuk terus mendampingi masalah ini.

"Kemudian mengenai hal yang berhubungan dengan temuan ini, kami meneruskan. Karena prinsipnya dalam hal ini menghindari kerugian di depan" ucap dia.

"Jadi kami ingatkan kepala daerah melalui APIP dan BPKP untuk terus melakukan pendampingan," tegas wakil Ketua KPK RI yang menyebut ada kepala daerah di Jatim yang diduga 'bermain-main' dengan refocusing anggaran untuk dana penanganan Covid-19 di daerahnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok
Sumber : TIMES Surabaya

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES