Ada Kepala Daerah di Jatim Main Refocusing Anggaran Covid-19, KPK RI: Dia Calon Petahana

Rabu, 09 September 2020 - 16:00 | 102.46k

Gedung KPK RI (Foto: Dok TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI menyebut ada kepala daerah di Jawa Timur yang bermain-main dengan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerahnya.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, daerah yang melakukan refocusing anggaran itu ternyata peserta petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Temuan tersebut didapat KPK setelah melakukan telaah terhadap refocusing anggaran pendapatan dan belanja sejumlah daerah. "KPK juga melakukan telaah terhadap dana-dana refocusing daerah lainnya. Di mana kepala daerah menganggarkan dengan pertimbangan apakah daerah tersebut akan melakukan pilkada atau tidak," ucap Lili, Rabu (9/9/2020).

"Karena kita menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk di akal, korban covidnya sedikit, tapi refocusing-nya sangat tinggi. Ternyata itu para petahana yang akan maju juga pilkada," imbuh dia.

Meskipun Lili tidak membeberkan secara spesifik daerah mana yang main-main dengan refocusing anggaran, namun dia menyebut bahwa daerah dimaksud berada di wilayah provinsi Jawa Timur.

Lili mengatakan, KPK sudah menegur kepala daerah tersebut agar menormalkan kembali anggarannya. Hal ini, kata dia, untuk mencegah langkah yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

"Kami tidak bisa sebut kabupatennya ya. Tapi yang pasti itu di wilayah Jatim. Kami sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan diwajarkan karena kita tidak ingin ini mengarah kepada pidana, lebih bagus dicegah," kata Lili.

Untuk itu, Lili mengingatkan semua kepala daerah mengenai refocusing anggaran. Ia juga meminta kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPKP untuk terus mendampingi masalah ini.

"Kemudian mengenai hal yang berhubungan dengan temuan ini, kami meneruskan. Karena prinsipnya dalam hal ini menghindari kerugian di depan" ucap dia.

"Jadi kami ingatkan kepala daerah melalui APIP dan BPKP untuk terus melakukan pendampingan," tandas wakil Ketua KPK RI yang menyebut ada kepala daerah di Jatim yang diduga 'bermain-main' dengan refocusing anggaran untuk dana penanganan Covid-19 di daerahnya. (*)