Kapolri Keluarkan Telegram untuk Cegah Kerumunan Selama Pilkada 2020

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan surat telegram untuk mencegah terjadinya kerumunan dan menjaga kamtibmas selama pelaksanaan Pilkada 2020 agar tidak terjadi klaster Covid-19.

Surat telegram ditandatangani Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto mewakili Kapolri. 

"Iya benar," ucap Jenderal Pol Idham Azis perihal diterbitkannya surat telegram tersebut, di Jakarta, Rabu (9/9/2020), dikutip dari antaranews.com.

Lewat telegram tersebut, Kapolri meminta jajarannya bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI, dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 agar berjalan dengan aman, damai, sejuk, dan aman dari penularan Covid-19.

Kapolri juga meminta jajarannya untuk mempelajari dan memahami peraturan KPU Nomor 5, 9, dan 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020 khususnya tentang pembatasan jumlah peserta kampanye.

Sesuai peraturan KPU, jumlah maksimal peserta rapat umum sebanyak 100 orang, rapat terbatas maksimal 50 orang, dan debat maksimal 50 orang.

Kapolri juga meminta jajarannya untuk memetakan setiap tahapan Pilkada 2020 yang berpotensi menimbulkan massa dalam jumlah banyak.

"Agar dipastikan bahwa lokasi atau tempat yang akan digunakan sudah disemprot disinfektan, baik sebelum maupun setelah kegiatan dan menerapkan protokol kesehatan," ucap Idham.

Jajaran kepolisian juga diminta melakukan penggalangan kepada seluruh paslon dan parpol untuk mendeklarasikan komitmen mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada.

Kapolri juga meminta jajarannya untuk kembali menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan secara masif. Sosialisasi dengan melibatkan influencer, youtuber, artis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain yang membumi (diterima/didengar oleh masyarakat sekitar) dengan menggunakan pendekatan secara formal maupun informal.

Kapolri dalam surat telegramnya juga meminta kepada jajarannya untuk meningkatkan patroli siber dalam mencegah penyebaran hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian dan pelanggaran lainnya pada masa Pilkada 2020. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement