Khawatir Mobilisasi PNS, Ini Tips Pilkada Demokratis dari Wakil Ketua DPRD Surabaya

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Dua bakal pasangan calon telah mendaftarkan diri ke KPU Surabaya untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Berikut ini tips dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, A. Hermas Thony agar Pilkada dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurutnya, pasangan Eri-Armuji dan Machfud-Mujiaman perlu dieksplorasi secara mendalam soal kemampuan diri, visi, dan misinya. Tidak cukup hanya melihat latar belakang ketika menjadi birokrat.

"Dari eksplorasi ini, masyarakat akan mendapatkan informasi secara utuh mengenai kedua paslon. Maka keputusan untuk menentukan pilihannya didasarkan secara rasional," ungkap Thony.

Hal tersebut menurutnya penting lantaran ada calon yang muncul dari birokrasi. Ia khawatir jika calon yang berasal dari birokrasi, maka akan terjadi mobilasi-mobilisasi yang tidak diinginkan dalam proses demokrasi.

Ia mencontohkan yang terjadi di tempat-tempat lain, adanya lurah, camat, dan PNS yang diarahkan untuk mengkampanyekan salah satu paslon bahkan menggunakan dana APBD.

"Diharapkan itu tidak terjadi di sini. Kita ingin proses kontestasi politik kali ini betul-betul dijadikan momentum untuk menunjukkan proses demokrasi Surabaya yang semakin dewasa," harapnya.

"Kualitas demokrasi tidak sekedar pada penyelenggaraannya saja tetapi juga pola pertimbangan masyarakat di dalam memilih, karena yang kita butuhkan ke depan adalah pemimpin yang makin berkualitas," paparnya.

Sebab, tambah Thony, kota Surabaya memiliki tantangan yang cukup berat ke depannya. Pemimpinnya dituntut untuk memiliki kualitas yang sesuai dengan jaman.

"Latar belakang birokrat bukan satu-satunya pertimbangan untuk dipilih. Kita harus eksplorasi lebih dalam," pungkas Thony, Wakil Ketua DPRD Surabaya dalam tipsnya menjalankan Pilkada Serentak yang demokratis.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement