DPRD Pamekasan Gelar Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD 2020

TIMESINDONESIA, PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Pamekasan (DPRD Pamekasan) menggelar rapat paripurna bersama Wakil Bupati Pamekasan dan Jajaran OPD, di ruang sidang gedung DPRD Pamekasan, Jawa Timur. Selasa (8/09/2020).

Rapat paripurna tersebut membahas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang dipimpin oleh Hermanto Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

Ainul Yaqin perwakilan dari Fraksi PPP mengatakan, pemerintah daerah harus konsisten dalam melaksanakan program yang menjadi prioritas Bupati Pamekasan dan merancang berbagai perubahan APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2020.

"Kami meminta Bupati Pamekasan untuk merefocusing kegiatan-kegiatan yang tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas, sehingga benar-benar bermanfaat anggaran tersebut secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Ainul sapaan akrabnya, Selasa (8/9/2020).

Menurutnya, setelah diperhatikan rincian pada sisi pendapatan dana pertimbangan mengalami penurunan 0,09%, karena dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak serta lain-lain pendapatan daerah yang semua aspek mengalami penurunan sebesar 1,04%.

"Sehingga perlu dilakukan efesiensi anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran yang berpegang teguh pada asas-asas pemanfaatannya," paparnya.

Anggota Komisi IV itu menyarankan agar target PAD disusun dan direncanakan dengan data yang realistis dan rinci, sehingga dewan legislatif bisa mengontrol target capaian tersebut.

Bahkan, fraksi PPP juga berharap agar program investigasi terhadap objek pajak dan objek retribusi dimaksimalkan supaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Pemerintah harus fokus terhadap pemutakhiran kota wajib pajak atau distribusi, rasionalisasi dan evaluasi serta proses penagihan dengan melibatkan semua unsur SKPD terkait," harap politisi partai berlambang Kakbah itu.

Terpisah, Wakil Bupati Pamekasan, Raje'e menyampaikan, pandangan yang disampaikan oleh Fraksi PPP merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh dewan legislatif terhadap eksekutif.

Tentunya, tambah Pak Wabub, eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan akan segera menindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan beberapa pandangan umum yang disampaikan oleh PPP.

"Program prioritas kita alhamdulillah di tahun 2020 ini sudah berjalan ada beasiswa santri dan WUB serta pelayanan kesehatan melalu PCC yang sudah kita laksanakan juga alhamdulillah mendapat apresiasi dari PKB," katanya saat rapat paripurna di DPRD Pamekasan.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement