Media Harus Kritisi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Pandemi Covid-19

TIMESINDONESIA, MALANG – Menghadapi pandemi seperti saat ini, perlu gerakan bersama untuk menanggulangi. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak tertentu saja. Dalam sudut pandang media, pemerintah dan masyarakat perlu dikiritisi agar langkah-langkah memutus penyebaran Covid-19 bisa diterapkan dengan disiplin.

Pendapat tersebut disampaikan pengamat media dari Universitas Brawijaya, Anang Sujoko DCOMM saat menggelar diskusi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang untuk mencari formula pemberitaan terbaik di masa pandemi, Sabtu (15/8/2020). Kegiatan diskusi tersebut bagian dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Anang.

“Pemerintah dan masyarakat perlu dikitisi. Masyarakat diedukasi, pemerintah dikritisi sehingga pandemi ini menjadi PR bersama baik media, pemerintah maupun masyarakat,” ujarnya, Sabtu (15/8/2020).

Anang mengatakan, virus corona jenis baru yang mengakibatkan Covid-19 ini tidak nampak oleh mata. Oleh sebab itu, siapapun harus waspada.

“Saya ingin menggagas bagaimana media dan pemberitaannya itu berperan mengatasi pandemi, dalam perspekstif orang media itu sendiri,” katanya. 

Sejauh pengamatannya, Anang menyimpulkan bahwa masyarakat di Indonesia jarang sekali mengkonsumsi berita secara khafah atau secara totalitas. Tipe masyarakat saat mengkonsumsi berita banyak yang tidak tuntas namun langsung berani mengeluarkan komentar. Terlebih lagi di sosial media.

“Jadi tidak tuntas. Tidak sampai selesai dibaca lalu direnungkan. Tipe masyarakat kita, tidak cukup total, tapi langsung bicara dan komentar. Ini yang kemudian dapat menimbulkan bias,” katanya.

Melihat arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat melalui media, Anang mengku cukup prihatin. Pasalnya, tidak terjadi keterbukaan informasi yang ideal. Keterbukaan informasi sangat penting untuk menunjang ketenangan di dalam masyarakat.

“Kalau kebijakkan pemerintah, yang saya dalami terhadap arus informasi dari pemerintah dan Satgas Covid ke media, dalam hati saya menyatakan keprihatinan. Informasi itu diberikan dalam rangka mengurangi ketidak pastian. Kalau informasi itu sumbernya benar, maka akan dapat dipahami, namun kalau tidak ingin memberi tahu, maka orang akan mencari ke manapun untuk memenuhi keingintahuan. Maka jangan salahkan juga ketika masyarakat mempercayai hoaks,” urainya.

Ia menerangkan, dalam teori pasca kebenaran atau post truth, kesalahan itu akan membangun kebenaran jika diekspos terus menerus. Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu mengamati kondisi masyarakat yang saat ini bebas akibat dari kondisi pasca kebenaran.

“Ini yang saya tangkap. Saya harapkan dari diskusi ini bisa menelurkan strategi pemberitaan. Apa yang dapat kita kolaborasikan sehingga memiliki peran bagaimana mengubah. Kemudian masyarakat kita itu juga legowo dan ikhlas sehingga pandemi ini bukan sesuatu agenda yang mendominasi yang berakibat mengabaikan hal lainnya,” tegasnya.

Ketua AJI Malang, Moh Zainuddin berpendapat pihaknya mengapreasiasi adanya diskusi tersebut. Dikatakannya, selama ini yang ada hanya perumusan penerapan protokol kesehatan Covid-19 untuk para Jurnalis yang dibahas oleh AJI, PWI, IJTI dan organisasi profesi lainnya. Sehingga diskusi tersebut diharapkan melahirkan formula pemberitaan terkait Covid-19 yang efektif yang juga dibutuhkan para awak media. 

“Dengan diskusi ini, saya berharap bisa berkolaborasi untuk menemukan formula pemberitaan efektif dan sudut pandang yang sama antar media di Malang Raya. Fakta di lapangan, banyak kebijakan media satu dan media lainnya saling bertabrakan, seperti penyebutan identitas pasien covid-19,” pungkasnya. 

Kemudian Zainuddin menjelaskan, melihat kondisi masyarakat saat ini, tidak nampak disiplin protokol kesehatan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan contoh tokoh publik yang tertib dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Ia melihat, banyak pejabat publik justru tampil tanpa mencontohkan penerapan protokol kesehatan yang benar dan peristiwa tersebut menjadi bahan pemberitaan. 

Kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga masih belum maksimal dalam sistem penyebaran berita melalui konferensi pers yang menghadirkan kerumunan awak media dalam satu lokasi tanpa menerapkan jaga jarak yang aman ditengah pendemi Covid-19. 

“Saya berharap, semua elemen pemerintah juga ikut bagian dalam edukasi masyarakat terkait Covid-19, khususnya para pejabat pemerintah. Harusnya para pejabat bisa mencontohkan bagaimana tampil di depan publik dengan menjaga protokol kesehatan lengkap. Kemudian menyediakan sarana alternatif seperti pusat informasi media yang menyediakan sumber berita dan menyalurkan kepada para para awak media tanpa harus berdesak-desakan dalam sebuah konferensi pers,” ujar pria yang menjadi editor di suryamalang.com tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement