Peristiwa Daerah

Kabupaten Cirebon Dijadikan Role Model Dalam Program Dilan

Jumat, 14 Agustus 2020 - 21:37 | 52.59k
Deputi Pelayanan Publik KEM-PANRB, Diah Natalisa. (FOTO: Devteo MP/TIMES Indonesia)
Deputi Pelayanan Publik KEM-PANRB, Diah Natalisa. (FOTO: Devteo MP/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, CIREBON – Presiden RI Jokowi Widodo, mengimbau kepada setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan sistem Dilan atau yang dikenal Digital Melayani.

Hal itu yang disampaikan oleh Deputi Pelayanan Publik KEM-PANRB, Diah Natalisa, dalam audiensi dengan sekda kabupaten Cirebon beserta jajaran ketika kunjungan kerja, Jumat (14/8/2020) di ruang paseban, kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat.

"Selama ini pelayanan kita lebih banyak bersifat manual. Banyak sekali menggunakan dokumen-dokumen, kertas-kertas yang menciptakan gulungan yang begitu banyaknya  berkas yang kita kumpulkan. Sekarang arahnya ke paperless," kata Diah.

Diah-Natalisa-2.jpg

Ia juga menyampaikan, Kabupaten Cirebon menjadi role model bagi daerah lain dalam pelayanan dasar publik. Untuk itu KEM-PANRB meminta secara periodik minimal setahun dua kali sebagai penyelenggara pemerintah harus melaksanakan SKN (Survey Kepuasan Masyarakat). Hal ini sangat penting untuk menciptakan pelayanan prima dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa puas, terhadap pelayanan publik.

"Dari 214 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang kami fokuskan. Cirebon masuk dalam wilayah 1, Jawa Barat wilayah 1, kami melakukan evaluasi terbatas dalam pelayanan publik agar menjadi menjadi role model," ujarnya.

Sementara itu dalam sambutannya Sekda kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno mengatakan, dengan adanya program ini membuat seluruh pelayanan lebih efektif dan efisien.

"Selama ini pelayanan kita lebih banyak bersifat manual. Banyak sekali menggunakan dokumen-dokumen, kertas-kertas yang menciptakan gulungan yang begitu banyaknya  berkas yang kita kumpulkan. Sekarang arahnya ke paperless," terangnya.

Ia juga menyampaikan, Kabupaten Cirebon menjadi role model bagi daerah lain dalam pelayanan dasar publik. Untuk itu KEM-PANRB meminta secara periodik minimal setahun dua kali sebagai penyelenggara pemerintah harus melaksanakan SKN (Survei Kepuasan Masyarakat).

Diah-Natalisa-3.jpg

Hal ini sangat penting untuk menciptakan pelayanan prima dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa puas, terhadap pelayanan publik.

"Pengurus transformasi digital Kabupaten Cirebon sudah disusun dan akan ditetapkan oleh pak Bupati, sebagai motor penggerak transformasi layanan digital yang diharapkan oleh presiden Republik Indonesia. Karena lebih mudah melayani masyarakat dibanding harus tatap muka," bebernya.

Terlebih lagi di era digital, diharapkannya dapat mempercepat pembentukan tim transformasi digital.

"Mudah-mudahan kabupaten Cirebon bisa lebih baik dan mengungguli daerah lainnya terutama di wilayah Cirebon," ucap Rahmat.

Rahmat memastikan Kabupaten Cirebon akan lebih sedikit menggunakan kertas dari setiap proses pelayanan bagi masyarakat.

"Nantinya Kominfo akan membimbing Pemkab Cirebon juga akan menggunakan layanan E-Goverment yang akan di integrasikan dengan layanan uang dengan barang," tuturnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Cirebon

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES