Facebook Hapus Unggahan Informasi Hoaks soal Covid-19

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Facebook telah menghapus 7 juta unggahan terkait informasi hoaks Covid-19 sepanjang kuartal kedua 2020. Facebook juga mengklaim sudah menghapus lebih dari 22,5 juta unggahan yang berisi hate speech di aplikasi Facebook pada kuartal kedua 2020.

Jumlah unggahan hoaks yang dihapus ini mengalami peningkatan tajam dari 9,6 juta unggahan pada kuartal pertama 2020. Peningkatan ini terjadi setelah adanya peningkatan teknologi deteksi.

Facebook juga menghapus 8,7 juta unggahan yang terhubung dengan organisasi terorisme, dibandingkan periode sebelumnya yang sebanyak 6,3 juta.

Platform media sosial ini juga melakukan penghapusan konten dari kelompok "kebencian terorganisir", yang total jumlahnya mencapai 4 juta konten. Jumlah ini berkurang dibandingkan di kuartal pertama jumlah yang dihapus adalah 4,7 juta konten.

Facebook juga melakukan penghapusan promosikan tindakan pencegahan dan pengobatan palsu yang berlebihan. Menurut Facebook, penghapusan konten pada kuartal kedua 2020 ini, pihaknya lebih mengandalkan metode peninjauan otomatisasi karena jumlah tenaga reviewer lebih sedikit di kantornya karena pandemi Covid-19.

"Ini adalah konten grafis yang sejujurnya sulit dimoderasi di rumah, dengan adanya orang-orang di sekitar mereka," kata Wakil Presiden Integrity Facebook Guy Rosen, seperti dilansir liputan6.com, Rabu (12/8/2020).

Rosen menyebutkan sedikitnya jumlah tenaga reviewer di masa pandemi Covid-19 ini, jumlah konten terkait dengan self-harm (melukai diri sendiri) dan eksploitasi seksual anak pun kurang mendapat tindakan. Facebook mengatakan pihaknya kini tengah memperluas kebijakan ujaran kebencian dengan memasukkan "konten yang memperlihatkan wajah hitam atau stereotip tentang orang Yahudi yang mengendalikan dunia."

Data tersebut dirilis Facebook sebagai bagian Laporan Penegakan Standar Komunitas ke-6 yang diperkenalkan pada 2018 beserta aturan yang lebih ketat, terkait pengawasan konten di platformnya. Facebook menyebut, mereka akan mempersilakan para ahli untuk mengaudit metrik yang digunakan dalam laporan tersebut, mulai 2021.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement