Sekjen PDI Perjuangan: Pilkada 2020 Harus Digelar Meski Sekarang Pandemi Covid-19

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan Pilkada 2020 adalah momentum bagi para calon kepala daerah menunjukkan komitmen dan pikirannya membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.

Pilkada juga momentum untuk mendorong belanja yang saat ini menjadi fokus terkait penurunan ekonomi salah satunya dipicu penurunan konsumsi domestik. 

Menurut Hasto, pihaknya mendukung sikap Pemerintah dan DPR yang tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 di tengah desakan penundaan akibat pandemi Covid-19. Sebab bagi PDIP, Pilkada adalah pematangan demokrasi sehingga rakyat bisa memilih siapa pemimpinnya.

Di sisi lain, harus diakui bahwa melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid adalah bukan perkara mudah. Namun justru karena pandemi itu pula, maka periodisasi kepemimpinan di daerah tak boleh ditunda. 

"Rakyat harus mendapatkan kepastian. Tak boleh pemimpin daerah kosong karena pilkada ditunda. Maka PDI Perjuangan mendorong pilkada harus dilaksanakan. Karena itulah jawaban kita atas rakyat," ucap Hasto. dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema" Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", Minggu (9/8/2020) malam.

Acara itu turut dihadiri Ketua dan Sekjen TMP Maruarar Sirait dan Restu Hapsari, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Tulung Bawang Winarti, Wasekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Menurutnya, pilkada adalah ujian bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen dan kedisiplinannya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mereka harus mampu menyajikan kepada rakyat apa saja solusi yang mereka miliki sebagai jawaban atas berbagai permasalahan rakyat akibat dampak pandemi. 

"Jadi pilkada ini sekaligus momen bagaimana calon kepala daerah memiliki agenda pro rakyat terkait isu sosial, ekonomi, dan lain-lain," imbuh pria kelahiran Yogyakarta itu. 

Lebih lanjut, Hasto mengatakan pandemi covid-19 telah menyebabkan kesulitan berkaitan dengan banyaknya pengangguran dan peningkatan kemiskinan. Semua mengetahui Pemerintahan Jokowi terus mengambil langkah komprehensif sehingga negara hadir membantu rakyat. 

Dalam konteks itu pula, lanjutnya, pilkada ini menjadi momentum bagi para calon kepala daerah untuk mendorong agenda perubahan struktural di dalam kehidupan perekonomian rakyat. Di satu hal kepala daerah harus bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap agenda mendorong program padat karya, di hal lain adalah bagaimana menciptakan mendorong belanja. 

"Anggaran penyelenggaraan pilkada dari pemerintah berjumlah Rp 15 Triliun. Lalu akan didorong lagi oleh kemampuan partai politik dan gotong royong para calon kepala daerah. Maka ini mampu menjadi stimulus bagaimana pilkada menghadirkan belanja nasional," kata Hasto. 

"Dengan demikian stimulus ekonomi inilah yang kami harapkan menjadi angin harapan bagi rakyat untuk bersama dengan calon pemimpin dapat mengatasi persoalan akibat pandemi," tambah Hasto. 

PDI Perjuangan sendiri memastikan para calon kepala daerahnya agar melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19. Dalam rangka itu pula, para calon tersebut akan terlebih dulu dididik melalui sekolah partai yang akan dimulai pada 19 Agustus. Selain itu, pelatihan saksi sudah dilaksanakan partai itu sebanyak 6 kali. 

Semua hal itu dilakukan dalam kerangka bahwa konsolidasi demokrasi menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi. Dan PDI Perjuangan akan selalu memastikan dirinya dan calonnya untuk selalu satu dengan kehendak rakyat. 

"Karena itulah partai menyiapkan dengan sebaiknya agar partai bisa memenangkan hati rakyat. Dengan demikan, sebagai proses pematangan demokrasi, kami berharap mereka yang dipersiapkan PDI Perjuangan benar-benar mampu menjawab tantangan rakyat di tengah pandemi ini," tandas Sekjen PDI Perjuangan soal penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement