Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI Gelar Rakor di Malut, Ini 6 Hasil Kesepakatannya

TIMESINDONESIA, TERNATE – Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI) menggelar Rapat Koordinasi dan Kunjungan lapangan Persiapan SDM Penunjang Industri di Provinsi Malut, bertempat di Royal Resto Ternate, Maluku Utara, Sabtu (8/8/2020).

“Kalau mau banyak karyawan dari kita maka kita harus berupaya meningkatkan kualitasnya agar bisa diterima pada level-level tertentu termasuk sampai ke level tekhnis,” ucap Sekprov Samsuddin Abdul Kadir kepada TIMES Indonesia usai rapat. 

Rapat tersebut juga melibatkan pihak universitas dan perusahaan. Menurut Sekprov hal itu dilakukan guna mendapatkan kepastian informasi apa yang dibutuhkan dunia usaha, dan kesiapan lembaga pendidikan menyambut itu. Termasuk didalamnya peran pemerintah dalam menyesuaikan sekolah kejuruan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Samsudin menjelaskan, ada tiga skema yang disiapkan dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Pertama dalam jangka pendek tenaga kerja yang kurang terampil saat ini akan dilatih oleh Balai Latihan Keraj (BLK). Kedua jangka menengah, yaitu menyiapkan SMK untuk membuat jurusan berkaitan dengan dunia usaha. Dan ketiga jangka panjangnya yakni Politeknik dan Perguruan Tinggi untuk menyiapkan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan.

“Kita sedang bicarakan itu, sedang dibuatkan roadmapnya. SMK yang belum ada jurusan yang terkait dengan industry pertambangan, kita perlu ada,” ujarnya. 

Sementara Kadikbud Maluku Utara Imam Makhdi  ketika dikonfirmasi mengatakan, pada tahun 2021 pihaknya fokus pada pengembangan SMK di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), yakni SMK Negeri  2 dan SMK Negeri 8, tempat dimana PT IWIP beroperasi.

“Baik dia punya sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik (guru),” ujar Imam. 

Dikatakan, yang menjadi kendala di dua sekolah itu adalah hanya memiliki satu jurusan, oleh karena itu pihaknya bakal menambah jurusan lain setelah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan perusahaan tambang di Halmahera Tengah khususnya.

“Tetap kita akan buka jurusan baru di SMK, khususnya di SMK 2 dan SMK 8,” pungkasnya. 

Dalam rakor SDM Penunjang Industri Logam di Malut menghasilkan 6 kesepakatan yaitu:

Pertama, perlu adanya Road Map Kebutuhan tenaga kerja di Maluku Utara yang disusun oleh dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara dan Pihak perusaham wajib memberikan data kebutuhan tenaga kerja lima tahun ke depan.

Kedua, pihak perguruaan tinggi baik yang ada di Maluku Utara (Universitas Khairun dan Universitas Muhammadiyah Malut) dan politeknik manufaktur bandung mendukung penyiapan sumberdaya manusia di Maluku Utara.

Ketiga, semua perusahan yang berinvestasi di wilayah malut berkomitmen melaksanakan program PPM dan CSR untuk peningkatan SDM di Malut.

Keempat, dalam rekrutmen tenaga kerja akan diperioritaskan pada masyarakat di lingkar tambang sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang dimiliki.

Kelima, pihak kementerian terkait akan membangun sarana penunjang seperti BLK di Sofifi untuk membantu menyediakan sumberdaya manusia yang berkompetensi dibidangnya.

Keenam, percepatan pembangunan politeknik industri di Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

Itulah enam kesepakatan rakor Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI terkait SDM Penunjang Industri Logam di Malut. (adv)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement