Tak Punya Guru Pendamping Khusus, Kendala Pendidikan Inklusif di Bondowoso

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Pada 2017 lalu, Bondowoso mendeklarasikan diri, sebagai kabupaten Ramah Pendidikan Inklusif (RAPI) untuk merangkul anak berkebutuhan khusus (ABK) agar memperoleh pembelajaran seperti siswa pada umumnya. Namun hal itu tidak dibarengi dengan ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK).

Direktur LSM Edellweis, Murti Jasmani mempertanyakan komitmen Pemkab Bondowoso, dalam menerapkan pendidikan ramah inklusi. "GPK harusnya ada di sekolah yang terdapat ABK-nya," katanya.

Menurutnya, tidak tersedianya GPK tersebut menjadi beban berat bagi dunia pendidikan Bondowoso. Sebab, guru yang tidak mempunyai kompetensi khusus tidak akan maksimal dalam memberikan pembelajaran bagi ABK.

"Ketika tidak tersedia GPK, guru pada biasanya tidak maksimal dalam menyampaikan sesuatu kepada mereka," terang mantan Distric Unicef Bondowoso itu.

Selama ini kata dia, ABK belum mendapatkan hak pendidikan secara penuh, karena masih terganjal sistem pendidikan yang cenderung eksklusif. Selain tidak tersedianya GPK, ABK juga masih diyakini hanya bisa bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

"Artinya saat ini sistem pendidikan Bondowoso masih eksklusif. Bukan inklusif. Nah ini yang berusaha harus atasi,” sarannya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso, Haeriyah Yuliati, mengakui jika saat ini belum tersedia GPK. 

Meski demikian, ia berkomitmen akan mengusahakan agar GPK ada. Minimal satu GPK di setiap sekolah yang membutuhkan. "Insyaallah ke depan kita usahankan," imbuhnya.

Sementara belum ada Guru Pendamping Khusus (GPK), pihaknya akan melatih guru yang ada untuk diberikan wawasan pendidikan inklusif dan metode pembelajaran kepada ABK. "Kita akan beri pelatihan kepada guru yang ada. Minimal satu orang guru di satu sekolah," jelasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement