Usai Klarifikasi Mendikbud RI, NU Batal Mundur dari POP

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama batal mundur dari Program Organisasi Penggerak atau POP di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI). Keputusan NU ini disampaikan Katib Am PBNU, Yahya Cholil Staquf usai bertemu Mendikbud RI, Nadiem Makarim Kamis (6/8/2020) siang. 

"Keputusan itu diambil dalam rapat di PBNU pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 yang lalu, setelah ada klarifikasi mengenai dua hal," kata Gus Yahya, dalam keterangan tertulis pada TIMES Indonesia. 

Gus Yahya menyebutkan dua hal klarifikasi yang dimaksud adalah bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput, namun lebih bersifat laboratorial. Ia juga mnejelaskan Mendikbud Nadiem telah mengklarifikasi bahwa POP bertujuan untuk membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan terkait model pendidikan. Kemendikbud nantinya juga mengukur kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya. 

"Pihak mana pun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya," ujar Gus Yahya.

Sementara untuk program yang menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Gus Yahya menyebut Kemendikbud telah menyiapkan program lain. Misalnya, program afirmasi. Klarifikasi kedua terkait pelaksanaan POP yang baru dimulai pada Januari 2021. 

PBNU menyebut masih ada waktu cukup untuk mengikuti dan menuntaskan program tersebut sepanjang tahun depan. Gus Yahya mengaku mendukung upaya Mendikbud mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

"Kami juga mendukung upaya-upaya pembaharuan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja, sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada," ujarnya.

Selain itu, Gus Yahya turut mengklarifikasi alasan LP Ma'arif kembali bergabung POP di bawah Nadiem. Ia mengaku keputusan LP MA'arif dan PBNU saat itu disebabkan oleh kesalahpahaman dengan Kemendikbud. Namun, semua itu telah diklarifikasi oleh Mendikbud Nadiem. 

"Tempo hari itu karena komunikasi yang kurang sempurna sehingga ada kesalahpahaman," ujarnya.

Sebelumnya, Program Organisasi Penggerak merupakan program pelatihan guru besutan Kemendikbud yang melibatkan organisasi masyarakat bidang pendidikan. Program ini nantinya akan bekerja sama dengan ormas, untuk membuat pelatihan dan Kemendikbud memberikan dana.

Namun seiring hasil seleksi diumumkan, kritik membanjiri program ini. Kemendikbud diprotes karena meloloskan sejumlah ormas yang dinilai tidak kompeten dan tidak jelas latar belakangnya.

Ormas pertama yang mundur POP adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Kemudian diikuti oleh LP Ma'arif NU dan PGRI.

Pada Selasa (28/7/2020) Nadiem meminta maaf secara virtual kepada PP Muhammadiyah, PBNU, dan PGRI terkait polemik POP. Nadiem mengakui program yang digagasnya tersebut masih jauh dari kesempurnaan, sehingga membuat organisasi besar itu mundur.

Mendikbud RI juga berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI dapat kembali bergabung dalam POP. Sebab ketiga ormas itu sudah banyak berjasa terhadap negara di dunia pendidikan, bahkan sebelum republik Indonesia berdiri. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement