Peristiwa Daerah

Ketua FKKNu: Anggota Dewan Tak Pantas Turun Orasi Dukung Hiburan Malam

Rabu, 05 Agustus 2020 - 20:33 | 134.62k
Ketua Umum DPP Forum Kiai Kampung Nusantara (FKKNu) KH Abd Tawwab Hadlory saat dijumpai di kediamannya, Rabu (5/8/2020). (FOTO: Lely Yuana/TIMES Indonesia)
Ketua Umum DPP Forum Kiai Kampung Nusantara (FKKNu) KH Abd Tawwab Hadlory saat dijumpai di kediamannya, Rabu (5/8/2020). (FOTO: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Ketua Umum DPP Forum Kiai Kampung Nusantara (FKKNu) KH Abd Tawwab Hadlory menyoroti permasalahan pro kontra Perwali Nomor 33 Tahun 2020. Terutama terkait orasi Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya, Mahfudz di tengah kerumunan massa.

Tokoh ulama Surabaya ini menilai pihaknya berhak untuk ikut urun rembug menanggapi permasalahan tersebut.

"Saya sangat-sangat menyesalkan dengan tindakan yang dilakukan oleh saudara kita Mahfudz. Sebetulnya tidak sejauh itu dia ikut bergabung dalam gerakan demonstrasi pekerja hiburan malam," tegasnya saat dijumpai di kediaman, Rabu (5/8/2020).

Menurut pengasuh Ponpes Darus Saadah Nginden Jangkungan ini, Perwali Nomor 33 Tahun 2020 adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memutus mata rantai Covid-19.

"Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Wali Kota Risma cukup dibanggakan. Karena saat ini kenyataannya, Surabaya sudah menuju zona hijau. Jika sebelumnya hitam atau merah pekat," tandasnya.

Selain ikhtiar dari wali kota, lanjutnya, keberhasilan ini termasuk dukungan doa para kiai, para santri dan seluruh elemen masyarakat Surabaya.

"Sehingga Insya Allah Surabaya ini diselamatkan dari bahaya wabah Covid-19. Oleh karena itu, saya atas nama Ketua Umum DPP FKKNu tetap mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan Perwali Nomor 33 Tahun 2020," jelasnya menegaskan.

Tuntutan pekerja hiburan malam umum dinilai sangat kontradiksi dengan situasi dunia maupun negara yang saat ini tengah berduka. Sebab pandemi tidak hanya berdampak pada satu sektor saja.

"Karena yang dipikir itu cuma satu sektor. Ekonomi atau income dari pribadi. Makanya harus merubah mindsetnya tadi. Pantaskah bernyanyi atau bersuka ria ditengah duka nasional bahkan dunia, hanya karena alasan agar bisa bekerja," ucapnya.

Urgensi Hiburan Malam

Pandemi Covid-19 terpaksa merubah kehidupan dan mindset banyak orang. Termasuk para pekerja hiburan malam. Mereka sementara waktu harus bersabar. Namun kemarin (4/8) mereka turun ke jalan memenuhi depan Balai Kota Surabaya. Menuntut agar peraturan jam malam dalam perwali dicabut.

KH Tawwab berkeyakinan tidak ada sesuatu yang lepas dari ketentuan Allah sebagai sutradara kehidupan. Berikut wabah Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia.

"Allah memaksa dengan Covid-19 ini kepada masyarakat khususnya Surabaya untuk merubah mindset. Sekarang tidak perlu kok, hiburan malam seperti itu. Masa-masa prihatin. Kalau tidak merubah mindsetnya, saya rasa akan tetap berjalan," ungkapnya.

Di sisi lain, hiburan malam dinilai bukan merupakan kebutuhan primer. "Lain dengan toko yang menjual sembako, makanan, itu kebutuhan primer dan diperlukan oleh masyarakat luas. Tapi hiburan, tidak. Tolong kepada pekerja hiburan malam itu untuk merubah mindsetnya," ujarnya.

"Cobalah masak kalah dengan orang-orang kampung punya inisiatif berjualan di kaki lima atau berjualan melalui online," saran KH Tawwab.

Jika ingin berjualan sebagai pedagang kaki lima (PKL), lanjut KH Tawwab, kemungkinan Pemkot Surabaya bisa memfasilitasi. Contoh seperti sentra PKL yang ada di Kebon Bibit.

"Kalau solusi lain, saya rasa sangat berat. Apalagi pekerja hiburan malam itu kebanyakan orang-orang urban. Kok malah Pemkot Surabaya dalam hal ini yang dipimpin oleh Bu Risma, itu yang menjadi penanggung bebannya," ucapnya.

Minta Mahfudz Membuka Mata Hati

KH Tawwab meminta agar Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz membuka mata hati. Sebab dampak pandemi tidak hanya menimpa satu sektor semata. "Buka kepekaannya. Semuanya terdampak. Tidak ada satupun yang tidak terdampak," tegasnya.

Oleh karena itu, khususnya kepada Mahfudz ia sangat menyayangkan aksi tersebut. Terlebih sebagai anggota DPRD dari Fraksi PKB yang sering mengklaim bahwa itu partainya orang NU.

"Kok malah ingin membuat keramaian, hura-hura kehidupan malam tidak ada keprihatinan yang sementara itu, ulama-ulama menganjurkan kita harus prihatin, harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Supaya Covid-19 ini bisa berakhir," papar KH Tawwab.

Islam Mengajarkan Taat Kepada Pemimpin

Kekuatan doa di luar ukuran akal. KH Abd Tawwab mengimbau agar seluruh masyarakat Bangsa Indonesia, para anggota dewan dan elemen masyarakat Surabaya maupun organisasi lembaga harus Ati’ullaha wa ati’ur rasula wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin.

"Kalau dalam pemerintahan masalah politik peraturan kota, kita harus taat kepada Wali Kota Surabaya. Selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Ini bukan main-main. Covid-19 ini nyata. Bukan hanya abal-abal. Sangat berbahaya saat sekarang ini," ujarnya.

Kedua, taat kepada Ulil amri minkum, antara lain misal masalah kesehatan harus taat pada pakar kesehatan dan masalah agama harus taat pada ulama. "Jangan sekali-sekali dipolitisir keadaan ini. Sehingga apa yang dibuat oleh Pemkot seakan-akan nggak ada benarnya," ungkap KH Tawwab.

"Nyinyir terus! Nggak ada baiknya. Berpikirlah bekerja untuk masyarakat. Berpikirlah untuk kemaslahatan umat. Jangan hanya untuk kepentingan mencari popularitas dirinya, popularitas partainya," tandasnya.

Sebab, nantinya masyarakat yang nanti akan menjadi korban. Buktinya masjid dan musholla nggak dipermasalahkan. Dengan kegiatan yang penuh tapi tetap memakai protap kesehatan. Justru dalam masjid banyak orang mendapatkan pencerahan dalam menghadapi Covid-19 ini sehingga imunitas tubuhnya kuat.

Orasi Mahfudz Tidak Pantas

KH Tawwab mengikuti orasi Mahfudz dari video yang telah terlanjur viral. Namun aksi legislator yang juga sekretaris Komisi B itu justru mendapat kecaman hebat dari berbagai kalangan santri dan ulama.

Sebelumnya, Mahfudz saat melakukan orasi bersama para pekerja seni dan pekerja hiburan malam, meminta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma untuk mencabut Perwali 33/2020.

"Perwali 33 memberangus semua usaha, baik di bidang PKL, UKM semua diberangus. Mau jadi apa Kota Surabaya ini, harus dicabut!” kata berapi-api saat orasi di halaman Balai Kota Surabaya.

"Saya sekretars Komisi B, kalau wali kota surabaya tidak mau mencabut Perwali 33, maka wali kota tidak mau melihat kenyataan di lapangan seperti apa,” katanya.

Mahfudz menyebut warga tidak bisa makan dan minum, wali kota memejamkan mata. Warga butuh perhatian, tapi tidak pernah diperhatikan.

"Kita butuh makan Bu Wali, butuh minum, bayar kos-kosan, kontrakan dan semuanya. Tapi dengan adanya Perwali 33, maka semua akan mati. Bukan mati karena Corona tapi karena ekonomi,” koarnya.

KH Tawwab menghela napas.  "Saya cukup mengikuti dari orasinya dia di video itu. Tidak pantas tidak elok langkah seperti itu. Sepertinya harus banyak turun ke bawah menjaring aspirasi masyarakat. Itu seakan-akan memprovokasi para pekerja malam supaya tidak merubah mindsetnya," tutur kiai.

NU Tidak Punya Partai

Bahkan KH Abd Tawwab berani menegaskan jika Mahfudz tidak berhak mengklaim partai sebagai partai milik NU.

"NU nggak punya partai kok. NU bisa di mana-mana. Tapi tidak kemana-mana. Ingat itu. Saya ingatkan Mahfudz, DPC Surabaya, DPW Jatim DPP-nya jangan pernah mengklaim PKB partainya NU," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar Mahfudz tidak sembarangan dalam berbicara. Lebih tepatnya, berpikir sebelum berbicara. Bicara nggak ada manfaatnya. Solusinya apa. Berpikirlah sebelum berbicara.

"Saya bukan pendukungnya Bu Risma. Tidak. Tapi karena ini saya akui apa yang dilakukan mulai PSBB sampai Perwali ini cukup berhasil. Jangan melihat dengan sebelah mata. Pakailah kacamata objektif. Jangan karena permainan persaingan politik akhirnya tidak objektif penyampaiannya," ungkapnya.

"Tolong turun ke bawah jangan di menara gading. Biar tahu akan aspirasi masyarakat," paparnya.

Apalagi dalam orasi tersebut, Mahfudz sebagai Fraksi PKB mengatas namakan jika semua anggota DPRD Kota Surabaya tidak menyetujui Perwali. "Anggota dewan yang mana? Berapa jumlah kursimu itu?," ujar Ketua Umum FKKNu KH Abd Tawwab Hadlory. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Surabaya

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES