Fraksi PSI DPRD Surabaya Desak Pemkot Surabaya Relaksasi PBB

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Ketua DPD dewan pimpinan daerah PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Surabaya yang juga merupakan anggota DPRD Surabaya, Josiah Michael mendesak Pemkot Surabaya untuk segera mengeluarkan relaksasi PBB dan bukan hanya kemudian benda. Hal tersebut lantaran kondisi ekonomi karena adanya covid 19.

"Kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik karena adanya Covid-19 oleh sebab itu sudah sewajarnya Pemkot Surabaya segera mengeluarkan kebijakan untuk relaksasi pembayaran PBB dan bukan hanya pemutihan denda saja," ujar Michael pada Sabtu (1/8/2020).

"Relaksasi ini harus bisa memberikan efek yang benar-benar meringankan bagi masyarakat jadi relaksasi tersebut bukan hanya berarti diberikan diskon saja karena diskon yang nilainya tidak seberapa dan harus langsung dibayar juga sama saja memberatkan apalagi bila hanya berupa pemutihan denda," tambahnya

Anggota Komisi A itu mengatakan Pemkot Surabaya juga wajib memberikan keringanan cara bayar yaitu dengan cara diangsur hingga beberapa kali, hal tersebut merupakan cara meringankan beban masyarakat. Tak hanya itu perlu memikirkan masyarakat yang terdampak covid 19 yang telah menerima bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah memungkinkan untuk melakukan pembayaran dengan diangsur selama beberapa tahun diikuti mulai tahun pajak.

"Saya menyadari bahwa setelah harus dijaga akan tetapi jangan sampai memberatkan masyarakat ada banyak cara yang bisa dilakukan," tuturnya.

Setuju dengan politisi PSI itu,  Alfian Limardi anggota komisi B DPRD Surabaya juga mengamini perlunya relaksasi PBB oleh Pemkot Surabaya hal yang sama. "Benar itu, pasti akan kami perjuangkan melalui komisi B juga," ungkapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement