Pengamat Intelijen: Kritikan ICW kepada BIN Terkait Djoko Tjandra Tidak Tepat 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Beberapa hari terakhir muncul di media massa suara dari peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengkritik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kasus buronan Djoko Tjandra. Lalu apa kata pengamat intelijen?

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan. Permintaan tersebut terkait kegagalan BIN dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Sugiarto Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia.

Kritikan tersebut mendapat tanggapan keras oleh Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara, Stanislaus Riyanta di Jakarta. Menurut Stanislaus kritik dan permintaan dari ICW tersebut justru menjadi janggal mengingat BIN bukan lembaga penegak hukum dan tidak mempunyai kewenangan penagakan hukum.

Dia menegaskan bahwa BIN adalah lembaga negara dengan single client dan end user Presiden yang tugasnya untuk deteksi dini dan cegah dini ancaman negara.

Menurutnya, jika dikembalikan kepada konteks kritikan ICW, maka lebih tepat jika dalam kasus Djoko Tjandra tersebut suara kritik dialamatkan kepada lembaga yang sedang menangani kasus Djoko Tjandra yaitu Kejaksaan Agung.

"Otoritas yang mempunyai kewenangan dalam keluar masuk orang dari dan ke negara lain yaitu Imigrasi. Selain itu yang patut disoroti adalah adanya oknum dari Bareskrim Polri yang membantu pelarian dan persembunyian Djoko Tjandra," kata Stanislaus saat dihubungi TIMES Indonesia di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Dia melanjutkan, terkait dengan kebutuhan untuk mendeteksi keberadaan Djoko Tjandra di luar negeri, permintaan bantuan kepada BIN sangat wajar,  namun tetap harus sesuai dengan kaidah dan fungsi BIN yang mempunyai single cliet dan end user Presiden.

Sehingga salah alamat jika kasus Djoko Tjandra ini permasalahannya ditimpakan kepada Kepala BIN. Kritikan ICW yang nampak mengarah kepada Kepala BIN secara personal patut dicurigai mempunyai agenda tersembunyi.

"Jika ingin tegak lurus menunjukkan kepedulian terhadap kasus Djoko Tjandra ini ICW seharusnya bersikap kritis kepada lembaga yang berhubungan langsung dengan penanganan kasus Djoko Tjandra dan pihak-pihak lain yang diduga atau sudah terbukti membantu pelarian dan persembunyian Djoko Tjandra," imbuhnya.

Untuk itu, Stanislaus meminta kepada ICW agar berhati-hati dalam menyampaikan kritik dan masukan, sehingga tidak over dan merugikan pihak yang tidak bersalah. Dalam iklim demokrasi saat ini tentu kritik sangat diperlukan untuk membangun negara menjadi baik lagi.

"Namun, kritik yang disampaikan tetap harus sesuai konteks permasalahan dan jernih dalam bersuara tanpa disertai motif-motif lain yang bisa menjadi bias kritik," pungkas pengamat Intelijen dan Keamanan Negara ini terkait kritik ICW kepada BIN dalam kasus Djoko Tjandra. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement